Keterbukaan Informasi Publik BUMN: Antara Prestasi dan Tantangan Menuju Transparansi Penuh
Kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menunjukkan jurang pemisah yang signifikan. Fenomena ini terungkap jelas dari hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Dari total 63 BUMN yang menjadi subjek penilaian, hanya sebagian kecil, yaitu 39 entitas, yang berhasil menembus kategori “Informatif” dengan rentang nilai yang mengesankan, antara 90 hingga 100.
Dalam penilaian yang ketat ini, PT Danareksa (Persero) berhasil mencatatkan skor impresif sebesar 96,20, menempatkannya di jajaran teratas kelompok nilai tertinggi. Prestasi ini menjadi kontras yang mencolok jika dibandingkan dengan rata-rata Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional tahun 2025 yang berada di angka 66,43. Angka ini mengindikasikan bahwa tingkat keterbukaan informasi publik secara nasional masih berada dalam kategori “Sedang”, menunjukkan adanya pekerjaan rumah yang besar bagi seluruh badan publik, termasuk BUMN.
Data yang dirilis oleh KIP ini secara gamblang memperlihatkan bahwa pemenuhan prinsip keterbukaan informasi di kalangan BUMN belum merata. Sebagian badan usaha telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan membangun sistem pengelolaan informasi yang relatif mapan dan terstruktur. Namun, di sisi lain, masih banyak BUMN yang tertinggal dalam hal kelengkapan informasi yang disajikan, kemudahan akses bagi masyarakat, maupun kecepatan respons terhadap berbagai permintaan informasi.
Aspek Penilaian Keterbukaan Informasi Publik
Komisi Informasi Pusat dalam melakukan evaluasinya tidak hanya melihat dari satu sisi. Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek krusial yang menjadi indikator utama keterbukaan informasi publik. Beberapa di antaranya meliputi:
- Keberadaan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik: Ini mencakup ketersediaan daftar informasi yang secara berkala harus dipublikasikan oleh badan publik, serta seberapa sering daftar tersebut diperbarui agar relevan dengan perkembangan terbaru.
- Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID): Penilaian ini berfokus pada efektivitas unit kerja yang bertanggung jawab dalam mengelola dan memberikan layanan informasi publik, termasuk ketersediaan dan kompetensi petugasnya.
- Respons terhadap Permintaan Informasi Masyarakat: Seberapa cepat dan akurat tanggapan yang diberikan oleh BUMN ketika ada permintaan informasi dari publik, serta proses yang dilalui untuk memenuhi permintaan tersebut.
- Konsistensi dalam Membuka Informasi Non-Dikecualikan: Penilaian juga mencakup sejauh mana badan publik secara konsisten dan berkala membuka informasi yang tidak termasuk dalam kategori dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tantangan Kompleksitas Struktur BUMN
Direktur Utama Holding BUMN Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi, mengakui bahwa keterbukaan informasi merupakan tantangan tersendiri, terutama bagi sebuah holding dengan struktur bisnis yang sangat kompleks. Danareksa sendiri saat ini membawahi 14 entitas bisnis yang bergerak di berbagai sektor industri, mulai dari jasa keuangan hingga sektor lainnya. Kompleksitas ini menuntut adanya koordinasi data dan informasi yang sangat ketat dan efektif.
“Keterbukaan informasi tidak bisa berdiri sendiri. Ini berkaitan langsung dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan proses pengambilan keputusan, terutama di perusahaan yang mengelola aset negara,” ujar Yadi dalam sebuah keterangannya. Pernyataan ini menekankan bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah elemen fundamental dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan aset negara.
Konteks Strategis dalam Program Prioritas Nasional
Perlu digarisbawahi bahwa penilaian KIP tahun 2025 memiliki konteks strategis yang sangat penting. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sendiri telah secara resmi dimasukkan ke dalam Program Prioritas Nasional yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menempatkan keterbukaan informasi sebagai salah satu instrumen vital dalam memperkuat akuntabilitas seluruh badan publik.
Pemerintah meyakini bahwa transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Termasuk di dalamnya adalah BUMN, yang tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga memiliki peran penting dalam pelayanan publik. Dalam praktiknya, keterbukaan informasi juga sangat krusial dalam pengelolaan proyek-proyek strategis nasional dan berbagai kerja sama investasi. Minimnya transparansi dalam kedua area ini kerap kali menjadi akar dari berbagai sengketa informasi dan berpotensi besar memicu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Cermin Kesipan Diawasi dan Ruang Kritik
Oleh karena itu, hasil evaluasi KIP dapat dibaca sebagai cermin sejauh mana badan publik, termasuk BUMN, siap untuk diawasi oleh masyarakat. Capaian nilai tinggi dalam penilaian KIP memang patut diapresiasi, namun hal tersebut tidak serta-merta menutup ruang untuk kritik yang konstruktif. Justru, capaian tersebut seharusnya menjadi pemicu untuk terus berbenah dan meningkatkan standar pelayanan informasi.
Tantangan terbesar yang dihadapi ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya berhenti pada pemenuhan indikator-indikator administratif semata. Lebih dari itu, keterbukaan informasi harus benar-benar mampu memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang relevan, akurat, dan memiliki dampak nyata bagi kehidupan mereka.
Evaluasi KIP tahun 2025 ini secara tegas menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan dalam upaya mendorong terciptanya standar keterbukaan informasi yang setara di seluruh BUMN. Perbaikan yang berkelanjutan dan terencana sangat dibutuhkan agar prinsip transparansi tidak sekadar menjadi jargon yang sering diucapkan, melainkan sebuah praktik nyata yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
