Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menandatangani kesepakatan antar Pemko Batam dan APINDO Batam dan disaksikan Wamendagri, Bima Arya, di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (11/9/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA
Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penguatan Urusan Ketenagakerjaan di Kota Batam, Jumat (11/9/2026).
Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Batam tersebut dilakukan oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Ketua APINDO Kota Batam, Rafky Rasyid. Kegiatan itu turut disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya.
Amsakar mengatakan, kerja sama tersebut menjadi bentuk komitmen Pemko Batam bersama dunia usaha untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal sekaligus menjawab tantangan ketenagakerjaan di tengah pertumbuhan ekonomi Batam yang terus meningkat.
“Sering menjadi diskursus di ruang publik bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi belum berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal. Lewat MoU ini, kita tidak lagi hanya mengandalkan imbauan verbal. Kita perkuat komitmen agar perusahaan-perusahaan di Batam memprioritaskan penyerapan tenaga kerja tempatan,” tegas Amsakar.
Ia menyampaikan, sejumlah indikator makroekonomi Kota Batam menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi Batam meningkat dari 6,76 persen pada 2025 menjadi 7,28 persen pada Semester I 2026.
Pada periode yang sama, realisasi investasi mencapai Rp29,9 triliun, mendekati total capaian investasi sepanjang 2025. Sementara itu, tingkat kemiskinan turun dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025.
Meski demikian, Amsakar menyebut tingginya arus migrasi menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Batam. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Batam menjadi daerah tujuan migrasi tertinggi kedua secara nasional pada 2026 setelah DKI Jakarta.
“Tingginya arus masuk penduduk harus kita imbangi dengan kebijakan berpihak. Karena itu, Pemko Batam menginisiasi skema affirmative action agar rekrutmen perusahaan mendahulukan anak-anak Batam. Di samping itu, dana IMTA senilai Rp40 miliar terus kita optimalkan untuk pelatihan kerja dan pembenahan keterampilan masyarakat,” jelasnya.
Wamendagri, Bima Arya, mengapresiasi langkah Pemko Batam dalam membangun sinergi dengan dunia usaha. Menurutnya, Batam telah mampu membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi antara Pemko Batam dan dunia usaha. Kepala daerah tidak boleh salah diagnosis. Di Batam, pertumbuhan ekonominya tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi dibangun ekosistemnya sehingga angka kerja sektor formal mencapai hampir 70 persen,” ujar Bima Arya.
Bima juga memberikan sejumlah catatan strategis untuk memperkuat pembangunan Batam. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengidentifikasi secara lebih detail rantai ekonomi dari hulu hingga hilir pada sektor-sektor prospektif, seperti manufaktur, pariwisata, dan teknologi tinggi.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan penguatan layanan dasar dan infrastruktur, termasuk penyediaan air bersih serta penanganan kemacetan lalu lintas.
Ia juga mengingatkan pentingnya pembangunan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dalam menghadapi tingginya arus migrasi, penataan tata ruang melalui RTRW dan perencanaan perkotaan yang presisi dinilai penting untuk mengantisipasi perkembangan Batam tanpa menerapkan kebijakan pembatasan yang diskriminatif.
Selain itu, Bima berpesan agar modernisasi Batam sebagai kota metropolitan tetap berjalan seiring dengan penguatan kultur, roh, dan identitas kebudayaan Melayu.
Ketua APINDO Kota Batam, Rafky Rasyid, turut mengapresiasi iklim usaha yang kondusif di Batam. Ia menyoroti sejumlah capaian, termasuk penetapan upah minimum yang berlangsung tanpa demonstrasi serta pemanfaatan dana pelatihan ketenagakerjaan.
“Ekonomi Batam bertumbuh pesat. Tugas kita bersama adalah memastikan pekerja lokal dan pengusaha lokal turut menikmati kue tersebut. APINDO bersama 700 perusahaan anggota siap menindaklanjuti MoU ini secara riil,” tutur Rafky.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Yudi Suprapto, mengatakan kegiatan penguatan kemitraan tersebut dihadiri 300 peserta yang terdiri atas pimpinan perusahaan, HRD, dan pemangku kepentingan terkait.
Sebagai tahap awal, sebanyak 30 perusahaan besar di Batam berkomitmen mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen kebutuhan tenaga kerja untuk warga lokal.
Komitmen tersebut langsung ditindaklanjuti PT Pegai Union yang merealisasikan kebutuhan 200 tenaga kerja lokal atau seluruhnya merupakan warga daerah.
Seluruh proses dan evaluasi penempatan tenaga kerja akan dipantau secara akuntabel melalui aplikasi terintegrasi SIMNAKER. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)
