Ribuan orang turun ke jalan di Madrid, Spanyol, pada Sabtu (26/9/2026) untuk memprotes cara pemerintah menangani lonjakan kedatangan migran di Ceuta, wilayah Spanyol di Afrika Utara. Dalam aksi yang diberi nama March for Dignity itu, massa menilai pemerintah pusat gagal menjaga keamanan perbatasan dan mendesak pemilihan umum dipercepat. Unjuk rasa tersebut digerakkan oleh kelompok sipil sayap kanan Sociedad Civil Espanola dan mendapat dukungan dari Partai Rakyat (PP) yang konservatif serta partai sayap kanan Vox.
Pemerintah Spanyol menyebut sekitar 20 ribu orang ikut dalam demonstrasi itu, sedangkan penyelenggara mengklaim jumlahnya mencapai 180 ribu. Sepanjang pawai, para peserta membawa bendera Spanyol dan meneriakkan seruan bernada keras soal Ceuta. Salah satu yel-yel yang terdengar berbunyi, “Ceuta bukan untuk dijual, Ceuta harus dipertahankan,” yang mencerminkan kemarahan mereka terhadap kebijakan pemerintah.
Akar ketegangan ini bermula dari gelombang kedatangan migran pada akhir Juli 2026, ketika lebih dari 70 ribu orang masuk ke Ceuta dari Maroko. Meski banyak yang sudah dipulangkan, ribuan lainnya masih tertahan di kota itu dan disebut hidup dalam kondisi serba terbatas, termasuk tidur di jalanan. Tekanan terhadap layanan publik di wilayah kecil tersebut kemudian berubah menjadi persoalan politik besar bagi Perdana Menteri Pedro Sanchez dari Partai Sosialis.
Pada Selasa (22/9/2026), Sanchez menyatakan bahwa pengawas perbatasan Maroko gagal menangani situasi itu secara memadai. Ia juga mengatakan penyelidikan masih berjalan dan pemerintah Maroko telah diminta memberi penjelasan. Pernyataan itu tidak meredakan kritik di dalam negeri, melainkan justru menambah sorotan terhadap hubungan Spanyol dan Maroko dalam pengelolaan arus migrasi.
Dalam manifesto yang dibacakan saat aksi, para demonstran menuntut agar pemilu digelar paling lambat 15 November 2026. Mereka juga mendesak semua migran yang masih berada di Ceuta segera dipulangkan, serta meminta Sanchez diadili atas tuduhan pengkhianatan. Padahal, jadwal resmi pemilihan umum berikutnya di Spanyol masih paling lambat Agustus 2027.
Sekretaris Jenderal PP, Miguel Tellado, ikut menyuarakan kritik dengan menilai pemerintah bertindak tidak bertanggung jawab dan lalai menjalankan kewajibannya. Ia mengatakan masyarakat perlu turun ke jalan untuk menekan pemerintah agar melindungi keutuhan wilayah negara. Di sisi lain, pemimpin Vox Santiago Abascal meragukan rencana pemerintah untuk menanggulangi persoalan itu.
Menurut laporan El Pais, kabinet Sanchez tengah menyiapkan dekret untuk mempercepat pemulangan migran dari Ceuta ke Maroko. Aturan itu disebut akan mempersingkat proses keputusan atas permohonan suaka dan membatasi peluang pemohon untuk tetap berada di Spanyol selama kasus mereka diproses. Namun, Abascal menolak percaya rencana tersebut akan benar-benar dijalankan dan menegaskan, “Pemerintah tidak melakukan apa-apa selama ini.”
Ini menjadi demonstrasi kedua dengan tajuk March for Dignity di Spanyol. Aksi sebelumnya berlangsung pada akhir Mei 2026, sebelum insiden di Ceuta mencuat, dan dihadiri sekitar 40 ribu orang. Dengan skala yang membesar, isu migrasi kembali menjadi titik panas dalam politik Spanyol dan memperdalam tekanan terhadap pemerintahan Sanchez.
Sumber: www.idntimes.com
