Jakarta — Peneliti Pasifik Research, Laurens Ikinia, menilai upaya menciptakan perdamaian di Papua tidak bisa bertumpu pada pendekatan keamanan semata. Menurut dia, pemerintah perlu melihat persoalan Papua secara lebih utuh, mulai dari sejarah, kondisi sosial-budaya, kebutuhan warga, hingga tantangan pembangunan, agar kepercayaan masyarakat terhadap negara dapat tumbuh. Pandangan itu ia sampaikan dalam Diskusi Publik bertajuk “Mengapa Eskalasi Konflik Papua Selalu Memanas?” yang digelar Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Jakarta Timur pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Laurens menjelaskan bahwa Papua memiliki karakter sosial dan budaya yang berbeda dengan banyak wilayah lain di Indonesia. Karena itu, kebijakan yang dirumuskan untuk Papua, menurut dia, harus berangkat dari pemahaman terhadap cara masyarakat memaknai kesetaraan, kebinekaan, dan persatuan. Ia menegaskan bahwa tujuan membaca akar persoalan bukan untuk mempertentangkan Papua dengan Indonesia, melainkan untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia juga menyoroti adanya pengalaman dan persepsi yang tidak selalu sama antara sebagian warga Papua dan negara. Perbedaan itu, kata dia, seharusnya dijawab lewat kebijakan yang mampu menghadirkan rasa adil, setara, dan memberi ruang kesempatan yang lebih luas. Laurens menilai kesetaraan tidak cukup berhenti pada konsep, tetapi harus hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Papua.
Selain aspek sosial dan sejarah, Laurens menekankan pentingnya memperhatikan hubungan masyarakat Papua dengan tanah, hutan, dan lingkungan. Ia menyebut sebagian komunitas adat masih sangat bergantung pada sumber daya alam untuk menjalani hidup. Karena itu, pembangunan tidak boleh memutus ikatan warga dengan ruang hidupnya. Dalam pandangannya, hutan bagi banyak orang Papua bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan budaya dan identitas.
Laurens turut mengingatkan bahwa sebagian Orang Asli Papua (OAP) masih merasakan marginalisasi dan diskriminasi. Untuk menjawab hal tersebut, ia mendorong kebijakan afirmatif, pelayanan publik yang bermutu, serta pelibatan masyarakat Papua dalam proses pembangunan. Ia menilai keberhasilan pembangunan Papua tidak bisa diukur hanya dari jalan, jembatan, atau infrastruktur fisik, melainkan juga dari mutu sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, dan penguatan masyarakat lokal.
Dalam pandangannya, persoalan identitas politik dan perbedaan tafsir sejarah juga perlu dibawa ke ruang dialog yang sehat. Laurens menilai perbedaan pandangan soal sejarah Papua tidak semestinya menjadi alasan memperlebar jarak antarkelompok. Sebaliknya, perbedaan itu perlu dikelola melalui pendidikan dan percakapan terbuka, bukan kekerasan. Ia juga menekankan bahwa dialog harus melibatkan pemerintah, OAP, masyarakat adat, akademisi, tokoh agama, pemuda, dan unsur masyarakat lainnya, serta menghasilkan perubahan nyata dalam akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan masyarakat adat, dan keberlanjutan lingkungan.
Terkait keamanan, Laurens menegaskan bahwa perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas. Ia mengingatkan, kekerasan di berbagai wilayah Papua tidak hanya menimbulkan korban langsung, tetapi juga mengganggu sekolah, layanan kesehatan, aktivitas ekonomi, dan relasi sosial. Karena itu, ia memandang keamanan dan pembangunan harus berjalan bersamaan. Menurut dia, negara tetap berkewajiban menjaga ketertiban dan menegakkan hukum, tetapi pada saat yang sama perlu menghadirkan pembangunan yang memperkuat kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat Papua.
Sumber: www.jpnn.com
