Ahli hukum tata negara Universitas Jayabaya, Muhammad Rullyandi, resmi melaporkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dan Hakim MK Arsul Sani ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Jumat, 2 Oktober 2026. Laporan itu muncul setelah dirinya tidak diizinkan melanjutkan keterangannya dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK sehari sebelumnya, Kamis, 1 Oktober 2026. Rullyandi menilai tindakan tersebut tidak adil karena ia sudah hadir sebagai ahli yang diajukan pihak Militan Gibran 08 Nusantara.
Nama Rullyandi menjadi sorotan karena peristiwanya terjadi saat sidang hendak memasuki tahap pemeriksaan ahli. Sebelum disumpah, Arsul Sani menyinggung pernyataan Rullyandi di luar sidang yang menyebut proses persidangan PHPU di MK tidak sah, termasuk pandangannya soal posisi Ketua MK Suhartoyo. Dalam forum itu, Arsul mempertanyakan alasan Rullyandi tetap bersedia memberi keterangan jika ia menganggap persidangan tersebut ilegal. Dari situ, majelis meminta Rullyandi mencabut ucapannya jika ingin tetap diperiksa sebagai ahli.
Rullyandi kemudian menyatakan pencabutan hanya berlaku di ruang sidang. Ia menegaskan langkah itu dilakukan agar tetap bisa menyampaikan pandangan hukumnya. Ia juga mengatakan dirinya berada dalam tekanan saat diminta menarik kembali pernyataan itu. Meski begitu, ia tetap menyampaikan hormat terhadap permintaan majelis dan menegaskan bahwa ia ingin berbicara sebagai akademisi. Namun setelah itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra menskors sidang sekitar lima menit.
Usai skorsing, majelis memutuskan keterangan Rullyandi hanya diterima secara tertulis. Ia tidak diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan di ruang sidang. Setelah keputusan itu dibacakan, Rullyandi diminta meninggalkan ruangan. Keputusan inilah yang kemudian memicu langkah hukum ke MKMK. Menurut Rullyandi, pembatasan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran etik dan perilaku hakim, karena ia merasa tidak diberi ruang yang sama untuk didengar sebagai pihak yang berkepentingan langsung.
Dalam laporannya, Rullyandi juga menyoroti apa yang ia nilai sebagai tindakan diskriminatif terhadap dirinya. Ia menyebut dirinya telah diajukan secara resmi dalam proses persidangan, tetapi justru hanya diizinkan memberi keterangan tertulis. Selain Saldi Isra, ia turut melaporkan Arsul Sani dengan alasan telah melakukan intervensi terhadap kebebasan akademiknya ketika sidang berlangsung. Rullyandi berpendapat, perlakuan itu mencederai prinsip dasar peradilan, yakni memberi kesempatan kepada semua pihak untuk didengar.
Rullyandi sendiri dikenal sebagai pakar hukum tata negara, advokat, konsultan hukum, dan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Dalam riwayat kariernya, ia juga pernah menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP serta staf ahli di Kementerian Dalam Negeri. Namanya kembali mencuat di tengah perkara yang menguji syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Dalam permohonan yang diajukan, pemohon meminta Mahkamah membatalkan penetapan Gibran sebagai cawapres, menyatakan pencalonannya cacat hukum, hingga memerintahkan pemilihan wakil presiden baru oleh MPR dalam batas waktu 60 hari sejak putusan dibacakan.
Sumber: surabaya.tribunnews.com


