Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026). Dengan keputusan itu, Bahlil kini memegang dua posisi sekaligus: tetap sebagai Menteri ESDM dan merangkap Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Sejumlah pakar menilai langkah tersebut punya peluang mempercepat penyelarasan kebijakan lintas sektor, terutama yang berkaitan dengan energi, pertambangan, investasi, dan industri pengolahan.
Dari sudut pandang ekonomi, penguatan koordinasi ini dinilai relevan karena hilirisasi tidak bisa dipisahkan dari ketersediaan energi. Ekonom Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fatkur Huda, menyebut dua agenda itu saling bergantung. Menurut dia, kebutuhan energi dalam proses pengolahan mineral sangat besar, sementara arah industri ke depan juga makin ditentukan oleh pasokan energi yang efisien dan rendah emisi. Ia menilai posisi baru Bahlil dapat membantu menyatukan kebijakan yang selama ini tersebar di banyak kementerian.
Fatkur juga menyoroti skala hilirisasi yang terus membesar. Pada semester I 2026, realisasi investasi sektor ini tercatat Rp300,1 triliun atau 29,7 persen dari total investasi nasional. Dari jumlah itu, sektor mineral menyumbang Rp206,5 triliun. Komoditas nikel menjadi penyumbang terbesar dengan Rp71 triliun, disusul bauksit Rp53,8 triliun, tembaga Rp37,4 triliun, serta besi dan baja Rp30,2 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi sudah menjadi motor penting dalam struktur investasi nasional.
Perkembangan lain terlihat dari kapasitas pengolahan mineral di dalam negeri. Produksi nikel olahan Indonesia kini menembus lebih dari 1,4 juta ton, sekitar 41 persen dari produksi global. Padahal, pada 2014 angkanya baru sekitar 22 ribu ton. Fatkur menyebut lonjakan itu sebagai perubahan besar yang mengangkat posisi Indonesia dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi salah satu pemain utama pengolahan nikel dunia. Ia juga mencontohkan ekspansi di sektor lain, seperti smelter Freeport di Gresik yang mampu mengolah sekitar 3 juta ton konsentrat per tahun dan berpotensi menghasilkan 800 ribu ton katoda tembaga serta 50 ton emas per tahun, serta SGAR Mempawah yang dapat mengolah sekitar 1 juta ton alumina per tahun.
Meski capaian tersebut besar, tantangan berikutnya adalah membawa hilirisasi ke produk bernilai tambah lebih tinggi. Nikel, misalnya, masih bisa dikembangkan menjadi prekursor, katoda, sel baterai, battery pack, hingga kendaraan listrik dan industri daur ulang. Tembaga dapat diarahkan ke kabel, komponen listrik, dan produk elektronik, sedangkan bauksit berpeluang menghasilkan aluminium dan turunannya. Fatkur menilai hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter, melainkan harus menjadi dasar reindustrialisasi nasional.
Dari sisi energi, Fatkur menilai capaian lifting minyak 2025 sebesar 605,3 ribu barel per hari yang kembali sesuai target APBN menunjukkan perbaikan kinerja. Pemerintah juga tengah mendorong program B50 untuk menekan impor solar, dengan potensi penghematan devisa hingga Rp170 triliun. Menurut dia, ketahanan energi dan hilirisasi akan makin kuat jika industri didukung sumber energi bersih seperti hidro, panas bumi, dan tenaga surya, sehingga produk dalam negeri tidak hanya kompetitif secara biaya, tetapi juga punya jejak karbon yang lebih baik.
Pandangan serupa datang dari pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono. Ia menilai rangkap jabatan Bahlil bisa memperkuat koordinasi pembangunan lintas kementerian karena hilirisasi bersinggungan dengan pertambangan, industri, investasi, perdagangan, dan ketenagakerjaan, sementara transisi energi melibatkan keuangan, lingkungan hidup, industri, dan pemerintah daerah. Kristian mengingatkan bahwa keberhasilan mandat baru itu tetap membutuhkan pembagian wewenang yang jelas, pengawasan yang ketat, serta ukuran kinerja yang transparan. Ia menilai rekam jejak Bahlil saat memimpin Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, termasuk saat satgas itu menyerahkan 18 dokumen prastudi kelayakan proyek hilirisasi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara pada Juli 2025 dengan nilai investasi rencana 38,63 miliar dolar AS atau sekitar Rp618,13 triliun, bisa menjadi modal awal yang penting.
Sumber: medan.tribunnews.com
