Presiden Prabowo Subianto disebut telah menetapkan Satyawan Pudjiatmoko sebagai kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Informasi itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin malam, 12 Oktober 2026. Menurut Dudung, Satyawan adalah sosok yang dinilai memahami persoalan gambut karena berlatar belakang Kementerian Kehutanan dan telah terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Dalam keterangannya, Dudung menyebut pelantikan Satyawan kemungkinan dilakukan pekan depan. Ia juga menegaskan bahwa badan baru itu memang akan segera dibentuk. Satyawan, kata Dudung, sudah masuk dalam kerja-kerja penanganan karhutla yang digerakkan Presiden Prabowo. “Tadi kalau tidak salah ya Profesor Satyawan, kalau nggak salah itu dari Kementerian Kehutanan,” ujar Dudung. Ia menambahkan, “Ya ahlinya kalau ndak salah.”
Rencana pembentukan BPGMN sendiri bukan muncul tiba-tiba. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa lembaga itu disiapkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola lahan gambut sekaligus upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan yang berulang setiap tahun. Keputusan tersebut, kata Teddy, lahir dari diskusi Presiden Prabowo bersama puluhan akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026. Dalam pertemuan itu, Presiden mendengarkan pandangan para ahli agar memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan gambut dan risiko kebakarannya.
Teddy menyampaikan bahwa BPGMN nantinya tidak hanya diisi birokrat, tetapi juga ilmuwan dan tenaga profesional. Keterlibatan mereka diarahkan untuk memperkuat riset, pemetaan, sistem deteksi dini, serta pemantauan titik panas. Dengan begitu, pengelolaan kawasan gambut diharapkan bisa dilakukan lebih menyeluruh dan berbasis pengetahuan. Pemerintah juga menempatkan operasi darat sebagai unsur penting agar penanganan api bisa dilakukan langsung di lokasi sejak awal kemunculannya.
Selain itu, Teddy menjelaskan bahwa pemanfaatan pompa air akan dioptimalkan, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal. Langkah ini dipandang penting karena kawasan gambut memiliki karakteristik khusus dan membutuhkan respons cepat di lapangan. Pemerintah juga ingin memperkuat peran perangkat desa dan warga sekitar melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), yang berada paling dekat dengan kawasan rawan kebakaran.
Satyawan sendiri bukan nama baru di dunia konservasi. Ia lahir di Boyolali pada 9 Agustus 1971. Gelar sarjana kehutanan diperolehnya dari Fakultas Kehutanan UGM pada 1995, lalu pada tahun yang sama ia mulai mengajar di almamaternya. Pendidikan magister ditempuh di George August University Goettingen, Jerman, dan selesai pada 2001 dengan riset tentang ekologi burung raja udang di Taman Nasional Baluran. Gelar doktor diraihnya di kampus yang sama pada 2005 dengan disertasi mengenai ekologi banteng di lokasi yang sama.
Dalam perjalanan karier akademik, Satyawan pernah menjabat Kepala Laboratorium Satwa Liar, Ketua Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan, Wakil Dekan Bidang Penelitian, Kerja Sama, Alumni, dan Kemahasiswaan, hingga Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Ia juga pernah ditugasi Rektor UGM sebagai Ketua Pokja Gambut UGM dan kini memimpin APIK-Indonesia, organisasi yang menghimpun lebih dari 300 ilmuwan dari berbagai daerah di Indonesia.
