Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan HSU, mantan pimpinan kantor cabang pembantu sebuah bank di Kabupaten Sleman, sebagai tersangka dugaan korupsi dengan kerugian Rp6.740.100.000. Perbuatan itu diduga berlangsung sejak 2021 sampai Mei 2026. Penyidik menyebut dana dicairkan menggunakan dokumen yang tanda tangannya dipalsukan serta cap bank tiruan, lalu dipakai untuk kebutuhan pribadi, termasuk judi daring.
HSU sebelumnya meniti karier di bank pelat merah yang beroperasi di wilayah Sleman. Ia memulai pekerjaannya sebagai account officer junior, dengan lingkup tugas yang mencakup pengelolaan kredit menengah dan korporasi, dana, serta layanan perbankan. Dalam perjalanan karier, ia kemudian dipercaya memimpin kantor cabang pembantu kelas 3 di kabupaten tersebut. Kejaksaan menduga kewenangan dalam jabatan itu disalahgunakan untuk melakukan pencairan dana secara melawan hukum.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY, Langgeng Prabowo, menjelaskan bahwa cara yang diduga digunakan HSU ialah memalsukan tanda tangan pada bukti penarikan dan membuat cap bank palsu. Akibat transaksi tersebut, bank harus memakai dana internal untuk menutup kerugian. Nilai yang ditanggung lembaga itu mencapai lebih dari Rp6,7 miliar. Dugaan penyimpangan tersebut berlangsung selama beberapa tahun sebelum ditemukan adanya ketidakwajaran pada transaksi dan kelengkapan dokumen.
Keanehan dalam catatan pencairan dana mendorong pihak bank melaporkan perkara itu kepada aparat penegak hukum. Kejati DIY kemudian menyidik kasus tersebut dengan meminta keterangan dari 29 saksi dan mengamankan 130 dokumen terkait. Setelah rangkaian pemeriksaan, HSU ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 5 November 2026. Penyidik mendalami dokumen dan keterangan para saksi untuk mengusut proses pencairan serta pertanggungjawaban atas kerugian bank.
Dalam pemeriksaan, HSU disebut mengakui uang yang diduga diperoleh dari praktik tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Salah satu pemakaiannya adalah bermain judi online. Kejati DIY menahan tersangka selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Status tersangka dan penahanan itu merupakan bagian dari proses hukum yang masih berjalan, sementara penyidik melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut.
HSU disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan terakhir merujuk pada UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001. Sebagai dakwaan subsider, penyidik juga menerapkan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023, bersama ketentuan Pasal 18 dalam undang-undang pemberantasan korupsi tersebut.
