Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menilai penyelidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen pemerintah menegakkan hukum tanpa membedakan jabatan. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (9/11/2026), ia menyebut kasus yang turut menyeret sejumlah personel kepolisian itu sebagai pengingat bahwa pejabat pun harus tunduk pada aturan.
Syahganda juga mengingatkan para pejabat dan birokrat bahwa fasilitas yang mereka gunakan pada dasarnya berasal dari rakyat. Menurut dia, pesan tersebut sejalan dengan penekanan Presiden Prabowo mengenai peran petani dan nelayan. Keduanya, kata Syahganda, berkontribusi memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sehingga layak dipandang sebagai pahlawan bangsa. Ia mengaitkan perhatian terhadap kelompok tersebut dengan arah kebijakan pemerintah yang diklaim berpihak kepada masyarakat.
Sejumlah program pemerintah yang disebut Syahganda mencakup Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, perlindungan sosial (Perlinsos), dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Ia turut menyebut penyempurnaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Program-program itu disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjangkau kebutuhan warga di berbagai bidang, mulai dari dukungan sosial hingga layanan kesehatan dan pemenuhan gizi.
Di bidang pertanian, Syahganda menyatakan pemerintah mengurangi ratusan ketentuan yang sebelumnya dinilai menyulitkan petani, khususnya dalam distribusi pupuk bersubsidi. Ia mengatakan akses terhadap pupuk kini lebih mudah dan Nilai Tukar Petani (NTP) telah mencapai 132, yang menurutnya merupakan capaian tertinggi. Ia juga mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas selama dua tahun pemerintahan Prabowo. Produksi beras nasional, ujarnya, berada pada tingkat tertinggi dalam sejarah, sementara persediaan beras dinilai kuat.
Kasus yang menjadi latar pernyataan itu diungkap Polri dalam konferensi pers pada Selasa (3/11). Dugaan penyadapan disebut menyasar Presiden Prabowo, sejumlah pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, serta wartawan. Polisi menetapkan personel berinisial LSP, AS/ASN, EH, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Identitas dan status tersebut disampaikan sebagai bagian dari pengungkapan kepolisian, bukan putusan pengadilan.
Sehari setelahnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap Presiden serta sejumlah pejabat negara berpotensi mengarah pada perbuatan makar. Pernyataan itu disampaikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11). Syahganda menutup pandangannya dengan mengingatkan bahwa perjuangan pemerintah belum selesai dan persatuan tetap diperlukan. Rangkaian pernyataan tersebut menghubungkan proses hukum yang sedang diungkap dengan pesan pemerintah mengenai tanggung jawab pejabat dan program yang ditujukan kepada masyarakat.
