Sebuah karton bergambar Raffi Ahmad menjadi pusat perhatian setelah video yang menampilkan orang-orang memukul hingga menjatuhkannya beredar di media sosial. Rekaman yang diunggah kembali oleh akun Kabinet Rakyat itu tampak dibuat dalam kegiatan terbuka di ruang publik, kemungkinan saat acara lari pagi atau car free day (CFD). Aksi tersebut bukan ditujukan kepada Raffi secara langsung, melainkan kepada standee yang menampilkan sosoknya.
Pada bagian dada karton tertera tulisan “Kabinet Rakyat”. Di dekatnya, sebuah papan menawarkan makanan ringan gratis bagi pengunjung yang bersedia menyampaikan kritik. Namun, dalam rekaman, beberapa orang memilih menepuk, menampar, memukul, lalu mendorong standee sampai jatuh. Tidak ada keterangan pasti mengenai lokasi maupun waktu pengambilan video dalam informasi yang tersedia.
Adegan itu tampaknya dikemas sebagai humor sekaligus sindiran terhadap Raffi, yang menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Respons warganet kemudian menghubungkan perlakuan terhadap pajangan tersebut dengan sejumlah isu yang belakangan dikaitkan dengan namanya. Meski begitu, tindakan terhadap sebuah karton tidak dengan sendirinya menggambarkan pandangan seluruh masyarakat terhadap Raffi.
Salah satu isu yang muncul dalam percakapan adalah kehadiran Raffi dalam aksi pada 29 Oktober 2026. Peristiwa itu memicu kritik dan tudingan bahwa ia menjadi antek rezim. Perhatian terhadap dirinya juga meningkat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan data belanja jasa influencer dari dua kementerian dengan nilai keseluruhan Rp14.696.955.002, atau sekitar Rp14,69 miliar.
Menurut temuan ICW, kontrak tersebut berasal dari Kemendikbudristek untuk tahun 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk rentang 2025–2026. Pekerjaan yang tercantum mencakup publikasi video di YouTube RANS Entertainment dan akun Instagram serta TikTok @raffinagita1717. Pengadaan itu juga memasukkan jasa kehadiran Raffi dalam sejumlah acara.
ICW mempertanyakan konsistensi belanja tersebut dengan kebijakan penghematan anggaran, kejelasan dampak yang dihasilkan, dan spesifikasi pengadaan yang dinilai mengarah kepada Raffi. Lembaga itu turut menyoroti kemungkinan konflik kepentingan, mengingat status Raffi sebagai pejabat publik. Dalam publikasi yang dikutip pada Senin, 9 November 2026, ICW menyebut hubungan perusahaan terafiliasi dengannya dengan kontrak pemerintah perlu menjadi perhatian.
Dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, sebagaimana dirujuk ICW, mencatat 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dikuasai PT Rans Entertainment Indonesia. Sisa 0,9 persen tercatat atas nama Raffi, yang juga menjadi komisaris. Rangkaian temuan dan kontroversi itu memberi konteks bagi ramainya video standee, tetapi tidak membuktikan bahwa aksi dalam rekaman merupakan sikap kolektif publik.
