Di tengah wacana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengganti wakilnya di pimpinan MPR RI. Pengamat Universitas Negeri Padang (UNP), Mohammad Isa Gautama, menilai penunjukan Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman menggantikan Hidayat Nur Wahid dapat memperkuat koordinasi partai dan daya tawarnya dalam dinamika politik, tetapi belum ada bukti bahwa rotasi itu disiapkan untuk memakzulkan Gibran.
Menurut Isa, pergeseran jabatan tersebut patut dicermati sebagai bagian dari penataan elite PKS. Kehadiran Sohibul di posisi Wakil Ketua MPR berpotensi membuat sikap partai di lembaga itu lebih terkoordinasi, sekaligus memperbesar ruang PKS dalam pembicaraan dengan fraksi dan partai lain. Namun, perubahan susunan pimpinan tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya rencana politik tertentu.
Isa menekankan bahwa pemakzulan harus melalui proses konstitusional dan memperoleh dukungan politik resmi, bukan ditentukan oleh pergantian pejabat internal partai. Ia juga mengingatkan, publik sebaiknya menilai PKS dari konsistensinya mengawal konstitusi dan mengawasi kekuasaan, bukan hanya dari perubahan posisi elite. Dalam sumber berita, Gibran disebut baru menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto.
Jika jabatan wakil presiden benar-benar kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Presiden mengajukan dua calon untuk dipilih MPR. Pemilihan itu harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi. Karena itu, kursi pimpinan MPR yang ditempati Sohibul tidak memberinya kewenangan langsung untuk menentukan calon pengganti; keputusan pencalonan berada pada Presiden, sedangkan MPR memilih di antara nama yang diajukan.
Isa memperkirakan tarik-menarik pengaruh dapat berlangsung sebelum Presiden mengumumkan dua calon. Gerindra, menurut penilaiannya, berkepentingan mendorong figur yang dipercaya Prabowo. Golkar dapat menggunakan kekuatan kursinya di parlemen untuk berunding, sementara PKB, PAN, Demokrat, dan PKS berpeluang membangun kesepakatan lintas partai. Presiden diperkirakan mempertimbangkan sosok yang dapat diterima koalisi, mampu menjalankan tugas, dan tidak mengganggu keseimbangan antarpimpinan partai. Meski demikian, keputusan anggota MPR tidak sepenuhnya dapat dipastikan sebelumnya.
Lebih luas, Isa mengingatkan bahwa pergantian atau pengunduran diri elite secara beruntun bisa menambah ketidakpastian dan mendorong partai menghitung kembali posisi maupun loyalitasnya. Jika perhatian pemerintah tersita oleh pembagian jabatan, koordinasi kebijakan berisiko melemah dan keputusan penting tertunda. Namun, perubahan tokoh tidak otomatis membuat pemerintahan tidak stabil. Kelancaran suksesi, berlanjutnya pelayanan publik, dan kemampuan koalisi menjaga kerja pemerintahan menjadi faktor penentu. Risiko membesar bila ketidakpastian elite menghambat pengambilan keputusan dan mengikis kepercayaan masyarakat.
