Permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi dasar moderasi bagi 94 dari 127 konten media sosial yang dipantau Remotivi dan SAFEnet pada April hingga Oktober 2026. Temuan tersebut dipaparkan dalam debat publik oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil di Jakarta, Selasa (17/11), untuk membahas kebijakan moderasi dan keterbukaan pemerintah dalam mengelola ruang digital. Sebanyak 33 konten lainnya ditangani platform berdasarkan aturan komunitas mereka.
Secara keseluruhan, permintaan pemerintah mencakup 74 persen dari konten yang tercatat dihapus atau dibatasi aksesnya, sedangkan kebijakan internal platform berlaku pada 26 persen. X menempati urutan teratas berdasarkan jumlah konten termoderasi, dengan 56 unggahan atau 44,1 persen dari data. Threads menyusul dengan 43 konten, setara 33,9 persen.
Di Threads, pemantau mencatat 25 dari 43 konten mengalami geolock. Pembatasan itu membuat unggahan tidak bisa dilihat oleh pengguna yang mengakses layanan dengan alamat IP Indonesia. Temuan ini menjadi salah satu perhatian dalam pemantauan, di samping penghapusan konten yang dilakukan platform berdasarkan ketentuan internal mereka.
Remotivi dan SAFEnet juga melaporkan penghapusan sejumlah unggahan warga di TikTok dan Instagram mengenai keadaan di Kalimantan, termasuk kabut asap di Palangka Raya. Kelompok Nalar Rawat mengalami penghapusan video investigasi ilmiah di TikTok. Video tersebut membahas karbon monoksida dan kenaikan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) hingga 1.200 di Kalimantan Tengah, sebelum akhirnya dihapus setelah tayang selama 16 jam.
Dalam pengelompokan berdasarkan isu, kritik terhadap Presiden Prabowo serta kritik terhadap pejabat dan pemerintahan masing-masing berjumlah 32 konten, atau 25,2 persen dari keseluruhan data. Isu demonstrasi tercatat dalam 16 konten (12,6 persen), sementara persoalan kebakaran hutan dan lahan muncul pada 13 konten (10,2 persen). Kritik soal gaji DPR dan penegakan hukum masing-masing berjumlah tujuh konten, atau 5,5 persen.
Adapun kritik tentang program makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih masing-masing tercatat dalam enam konten (4,7 persen). Data lainnya mencakup lima konten mengenai DPR dan legislasi selain gaji, dua konten tentang Papua, serta tujuh unggahan yang masuk kategori lain. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid tidak hadir dalam debat tersebut. Direktur Eksekutif Remotivi Yovantra Arief menyatakan Komdigi dapat menjelaskan kebijakannya melalui dialog terbuka. Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden juga menilai forum semacam itu diperlukan untuk menjawab keberatan publik dan mempertanggungjawabkan kebijakan moderasi.


