Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden mengubah cara Joko Widodo menjaga pengaruhnya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pengamat politik Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai keputusan tersebut menghilangkan jalur kelembagaan yang sebelumnya menempatkan putra Jokowi di pusat pemerintahan. Pandangan itu disampaikan Selamat dalam program Sapa Indonesia Malam di kanal YouTube KompasTV, Selasa (17/11/2026).
Selamat mengatakan, setelah Gibran tak lagi menjadi Wakil Presiden, hubungan Jokowi dengan Prabowo akan lebih ditentukan oleh komunikasi, kesamaan kepentingan, serta peta kekuatan di luar susunan pemerintahan. Situasi itu berlaku meskipun Jokowi menyatakan dukungan kepada pemerintahan Prabowo. Dengan demikian, mantan presiden tersebut kehilangan representasi langsung di Istana, tetapi bukan berarti seluruh modal politiknya ikut lenyap.
Menurut Selamat, Jokowi masih memiliki popularitas yang terbentuk dari keberhasilannya memenangi dua pemilihan presiden, yakni pada 2014 dan 2019, serta jaringan relawan dan pendukung yang tumbuh sejak masa tersebut. Modal itu, katanya, tetap menjadi pertimbangan Prabowo dan partai-partai politik dalam menyusun langkah menjelang Pemilu 2029. Namun, popularitas tidak serta-merta berubah menjadi dukungan elektoral bagi Partai Solidaritas Indonesia atau calon yang mungkin mendapat sokongan Jokowi. Selamat juga mempertanyakan apakah jaringan relawan tetap kompak ketika tak lagi memiliki akses kekuasaan dan kehilangan Gibran sebagai figur di pemerintahan.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya juga berpandangan bahwa pengaruh Jokowi belum berakhir. Dalam pidato pengunduran diri Gibran, Yunarto membaca adanya dua pesan: dukungan terbuka kepada pemerintahan Prabowo dan kekecewaan yang disampaikan secara tersirat. Ia menautkan kesan tersebut dengan bagian pidato yang menjelaskan bahwa pencalonan Gibran berawal dari permintaan Prabowo, kemudian diikuti keluarnya Gibran dan Jokowi dari PDI Perjuangan. Yunarto menilai narasi itu menyiratkan kekecewaan Jokowi dengan cara penyampaian yang tidak langsung.
Pandangan lain datang dari Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, praktisi intelijen dan mantan anggota Badan Intelijen Negara. Dalam siniar Refly Harun pada Senin (16/11/2026), ia mengingatkan Prabowo agar memperhitungkan jaringan pendukung Jokowi yang sering disebut “Geng Solo”. Radjasa memperkirakan sekitar 70 persen jaringan itu masih bertahan di lingkungan kekuasaan dan mempunyai dukungan logistik kuat. Ia tidak menjabarkan ukuran atau dasar kuantitatif yang digunakan untuk menghasilkan perkiraan tersebut.
Pengunduran diri Gibran berlangsung setelah muncul sengketa mengenai syarat pendidikan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024. Ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (11/11/2026), lalu menyampaikan surat berhenti kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, sehari setelahnya. Sebelumnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan H.M. Subhan Palal. MA menyatakan surat penyetaraan ijazah yang diterbitkan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan penarikan dan pemusnahannya. Dalam perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menolak menerima gugatan Denny Indrayana karena Gibran telah dilantik pada 20 Oktober 2024. Meski begitu, MK mencatat tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa dokumen UTS Insearch Sydney milik Gibran setara dengan ijazah SMA.


