Penyidik Bareskrim Polri menggeledah rumah Irjen Eko Hadi Santoso di Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa malam, 17 November. Langkah itu dilakukan dalam penyelidikan dugaan makar yang ditangani kepolisian. Sehari kemudian, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Condro Kirono membenarkan penggeledahan tersebut dan menyebut rumah itu diduga berkaitan dengan aktivitas yang diselidiki.
Menurut Susatyo, selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa tempat kejadian perkara di rumah tersebut. Lokasi itu, kata dia, diduga dipakai Eko sebagai posko untuk kegiatan yang terkait dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara. Namun, Bareskrim belum membuka hasil pemeriksaan barang maupun temuan lain dari lokasi itu.
Susatyo menyatakan keterangan lebih lengkap akan diberikan dalam konferensi pers. Karena itu, belum ada rincian resmi mengenai apa saja yang disita atau bukti apa yang ditemukan dalam penggeledahan. Penanganan perkara makar tersebut berlangsung bersamaan dengan proses etik terhadap Eko di lingkungan Polri.
Pada hari yang sama, Eko menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Majelis menjatuhkan dua jenis sanksi: menyatakan tindakannya sebagai perbuatan tercela dan memberhentikannya secara tidak hormat sebagai anggota kepolisian. Putusan administratif berupa PTDH itu berkaitan dengan pelanggaran etik dalam perkara dugaan penyadapan atau akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sidang etik berlangsung sekitar sembilan jam, dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 18.00 WIB. Komjen Hendro Pandowo memimpin persidangan tersebut. Setelah putusan dibacakan, Eko mengajukan banding. Polri menerima permohonan itu dan akan membentuk komisi banding untuk memeriksa kembali perkara etiknya. Hasil proses lanjutan tersebut, menurut Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, akan diinformasikan kepada masyarakat.
Kasus dugaan penyadapan atau akses ilegal itu juga menyeret Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, yang lebih dahulu dijatuhi PTDH. Eko dan Ahrie sama-sama berstatus tersangka dalam perkara yang disebut menyangkut Presiden Prabowo serta sejumlah orang lain. Polri juga menjadwalkan sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan berikutnya. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum dapat menjalani sidang karena sedang sakit.


