Di tengah kebutuhan mengejar penerimaan pajak 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah mengakui zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi sebagai bagian dari kewajiban pajak. Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis di Jakarta, Rabu (18/11/2026), sebagai alternatif untuk membantu pembiayaan APBN sekaligus mendorong penghimpunan zakat.
Cholil menyebut pembayaran melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dicatat sebagai pemenuhan pajak. Dengan skema tersebut, umat Islam yang menyalurkan zakat lewat lembaga tersebut memperoleh pengakuan dalam perhitungan kewajiban perpajakan. Ia juga mendorong pemerintah menggali penerimaan dari pelaku usaha berskala besar dan tidak membebani pengusaha kecil secara berlebihan.
Meski mengusulkan keterkaitan zakat dan pajak, Cholil menekankan bahwa tata kelola zakat harus tetap mengikuti syariat. Dana yang dihimpun tidak dapat dialihkan begitu saja untuk kebutuhan umum APBN, melainkan harus diberikan kepada delapan golongan mustahik. Gagasan itu, menurutnya, sejalan dengan keputusan Kongres Umat Islam Indonesia 2026 dan layak dipertimbangkan pemerintah sebagai pilihan kebijakan fiskal.
Dalam kritik sebelumnya di akun Instagram pribadinya, Cholil mengingatkan risiko kenaikan pajak yang terlalu tinggi bagi kegiatan usaha. Ia mengutip pemikiran Ibnu Khaldun tentang hubungan tarif pajak dan pendapatan negara: “Pajak yang ringan menghasilkan pendapatan yang besar.” Menurut Cholil, beban yang meningkat dapat mengurangi dorongan pengusaha untuk berproduksi, menggerus keuntungan, serta membuat sebagian kegiatan usaha beralih ke sektor informal yang sulit dijangkau sistem perpajakan.
Baznas menyatakan zakat tidak menggantikan kewajiban warga negara untuk membayar pajak. Rizaludin Kurniawan, Pimpinan Baznas Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan, menyampaikan bahwa umat Muslim tetap perlu menunaikan keduanya. Ia berbicara setelah konferensi pers Rapat Kerja Unit Pengumpulan Zakat 2026 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/11/2026). Baznas telah mengkaji literatur mengenai kebijakan serupa di sejumlah negara; kajian itu menunjukkan insentif pajak terkait zakat berpotensi meningkatkan partisipasi pada kedua jenis pembayaran. Namun, belum ada pembicaraan formal atau koordinasi langsung dengan Kementerian Keuangan mengenai penerapan skema tersebut.
Baznas juga menegaskan penyaluran zakat tetap ditujukan kepada delapan kelompok penerima, dengan perhatian utama kepada fakir miskin. Hampir 60 persen dana zakat yang dikumpulkan lembaga itu digunakan untuk penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan mereka. Untuk memperbaiki ketepatan bantuan, Baznas mendorong penyelarasan data kesejahteraan sosial dengan Bappenas melalui Sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSE), agar bantuan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah. Dorongan MUI muncul saat pemerintah masih mengejar target pajak Rp 2.357,7 triliun. Per Oktober 2026, penerimaan tercatat Rp 1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari sasaran. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut kekurangannya mencapai Rp 514 triliun, yang perlu dihimpun pada November dan Desember.


