Desakan DPR agar personel yang memiliki keterkaitan dengan Listyo Sigit Prabowo disingkirkan dari lingkungan Presiden Prabowo Subianto ditanggapi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dengan penegasan bahwa pemeriksaan keamanan telah berjalan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hal itu seusai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11). Desakan tersebut muncul setelah terungkap perkara dugaan penyadapan ilegal yang disebut melibatkan mantan Kapolri itu.
Juri mengatakan pengecekan terhadap orang-orang yang bekerja di lingkungan istana merupakan bagian dari prosedur pengamanan presiden. Pemeriksaan, menurut dia, mencakup pegawai negeri sipil maupun tenaga profesional. Ia tidak menguraikan nama personel yang diperiksa ataupun hasil penelusuran, tetapi menyatakan langkah tersebut telah dilakukan sebagai kegiatan yang lazim.
Permintaan untuk memperketat pemeriksaan disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso dalam rapat yang sama. Ia meminta Kemensetneg menelusuri keberadaan personel di sekitar presiden yang sebelumnya memperoleh rekomendasi dari Listyo. Sugiat menilai pemeriksaan perlu menjangkau seluruh unsur pengamanan dan pendukung presiden, termasuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) serta jajaran di Kemensetneg.
Bagi Sugiat, dugaan penyadapan terhadap presiden merupakan persoalan keamanan serius. Ia berpandangan bahwa afiliasi atau proses rekomendasi yang berkaitan dengan tersangka perlu diperiksa agar tidak membuka peluang bagi tindakan yang membahayakan. Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan penyaringan personel tidak hanya terbatas pada satu bagian, melainkan meliputi berbagai pihak yang berada di lingkar kerja presiden.
Sugiat juga mendorong Kemensetneg meninjau kembali kebijakan pemerintah selama dua tahun masa pemerintahan Prabowo. Pemeriksaan itu, menurut dia, dibutuhkan untuk mengecek kemungkinan adanya kebijakan yang terdampak penyusupan atau sabotase dan berujung menguntungkan kelompok tertentu. Ia tidak menyebut kebijakan tertentu sebagai sasaran, tetapi menekankan perlunya penelusuran agar potensi masalah serupa dapat diketahui sebelum berulang.
Respons Juri menegaskan bahwa pemeriksaan di lingkungan istana merupakan prosedur yang terus dijalankan, sementara Sugiat meminta penelusuran dikaitkan secara khusus dengan perkara penyadapan dan rekomendasi personel dari Listyo. Dalam rapat tersebut, tidak disampaikan rincian tentang hasil pemeriksaan maupun kebijakan yang sedang ditinjau. Perbedaan penekanan itu menempatkan keamanan personel dan evaluasi kebijakan sebagai dua hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan di Komisi XIII.


