šŸ”„ TERKINI

Bareskrim Dalami Dugaan Makar, Belum Ada Tersangka

Erwin Oleh: Erwin
1 dilihat
Sabtu, 21 November 2026 - 03:05 WIB • Waktu baca: 3 menit
Iklan Atas Artikel (Before Content)

Bareskrim Polri menaikkan perkara dugaan makar yang dikaitkan dengan penyadapan Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan. Namun, hingga Selasa (17/11/2026), penyidik belum menetapkan tersangka untuk perkara tersebut karena masih menelusuri bukti dan meminta keterangan saksi. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyampaikan perkembangan itu di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dengan demikian, peningkatan tahap penanganan belum berarti penyidik telah memastikan siapa yang bertanggung jawab atas dugaan makar.

Empat nama yang disebut dalam perkara ini—Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi—belum berstatus tersangka dalam dugaan makar. Mereka masih berstatus tersangka pada perkara berbeda, yakni dugaan penyadapan. Kedua penanganan itu berada di bawah direktorat yang berlainan: Direktorat Tindak Pidana Siber menangani perkara penyadapan, sementara dugaan makar ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim.

Suyudi mengatakan pendalaman belum selesai, termasuk pemeriksaan terhadap berbagai perangkat dan bahan lain yang berpotensi menjadi alat bukti. Penyidik juga menilai apakah bukti-bukti yang tersedia cukup untuk menjelaskan dugaan tindak pidana tersebut. Karena proses itu masih berlangsung, belum ada keputusan mengenai pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban sebagai tersangka. Secara umum, makar merujuk pada tindakan yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau membahayakan keamanan negara.

Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyatakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan telah disampaikan kepada kejaksaan. SPDP dikirim setelah laporan polisi mengenai dugaan makar diterbitkan. Pengiriman dokumen itu merupakan bagian dari proses penanganan perkara, bukan pengumuman penetapan tersangka. Susatyo menyebut perkembangan soal penentuan tersangka akan disampaikan kemudian.

Dugaan makar sebelumnya disinggung Kepala BIN Jenderal TNI Purn Muhammad Herindra. Pada 6 November 2026, sebelum menghadiri pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, ia menyebut tindakan yang diduga terkait penyadapan sebagai hal serius dan mengarah pada makar. Herindra tidak menguraikan siapa yang diduga memberi perintah, tetapi mengatakan ada hal yang perlu dilaporkan kepada Presiden. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyampaikan bahwa penyidik sedang menguji kemungkinan adanya tujuan melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan kewenangan pemerintahan.

Yusril mengatakan pendalaman mencakup motif penyadapan dan arah tindakan yang dicurigai. Ia menyebut penyidik mengkaji dugaan itu berdasarkan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP, termasuk ketentuan Pasal 193 yang disebut dalam penjelasannya. Sementara itu, perkembangan lain terjadi pada Brigjen TK, yang ditempatkan khusus di Divisi Propam Polri. Pada 17 November, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan pemeriksaan terhadap perwira tersebut masih berjalan. Status TK dalam perkara penyadapan tetap sebagai saksi, sedangkan Direktorat Tindak Pidana Siber masih mendalami keterlibatannya.

Tinggalkan Tanggapan

Indeks Berita →