Komisaris Besar Polisi Handoko diberhentikan tidak dengan hormat setelah terseret perkara dugaan penipuan penerimaan Bintara Polri 2026 di Polda Jambi. Keputusan pemecatan itu ditetapkan Mabes Polri dan dikonfirmasi penyidik Polda Jambi pada Jumat, 20 November 2026. Kasus tersebut diduga merugikan para korban hingga Rp28 miliar dan kini dikembangkan untuk menelusuri aliran uang.
Penyidik juga menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Menurut penyidik Polda Jambi Widodo, penelusuran dilakukan dengan mengikuti jejak dana, termasuk mencari aset yang berasal dari kejahatan. Uang yang berhasil disita dapat dikembalikan kepada korban setelah pembuktiannya melalui proses persidangan. Polisi menyatakan penelusuran tidak hanya mengandalkan keterangan tersangka, tetapi juga menyasar pihak-pihak yang diduga menerima atau menikmati dana tersebut.
Perkara itu bermula dari dugaan praktik percaloan yang melibatkan mantan ajudan Handoko, Briptu Muhammad Daffa Januar Al Baqi. Daffa, yang sebelumnya bekerja di Biro SDM Polda Jambi, telah menjadi tersangka dan dipecat. Dalam keterangannya, ia mengungkap adanya arahan untuk mencari calon peserta yang bersedia membayar agar dinyatakan lulus. Upaya mencari peserta disebut memakai istilah “cari pasien”. Sejumlah calon dijanjikan kelulusan melalui jalur reguler, tetapi tetap tidak lolos setelah menyerahkan uang.
Ketika para korban meminta dananya dikembalikan, Daffa menawarkan jalur “kuota khusus susulan” yang belakangan diketahui tidak benar-benar tersedia. Dana baru disebut digunakan untuk membayar tuntutan korban sebelumnya, sehingga jumlah pihak yang dirugikan terus bertambah. Salah satu kasus yang terungkap dalam persidangan adalah setoran Rp700 juta dari Kapolsek Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, AKP Deni Saefudin.
Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis, 19 November 2026, Deni mengaku mentransfer uang itu ke rekening BRI atas nama Daffa pada 2 Juli 2026. Ia berharap putranya, Raihan Aliffadey Abiyyu, dapat diterima sebagai Bintara Polri. Raihan mengikuti seleksi sejak April, tetapi berhenti pada pemeringkatan 5 Juni. Posisinya ke-41, sedangkan kuota yang tersedia hanya 40 orang. Setelah anaknya gagal dan berangkat ke Jakarta untuk mencoba seleksi TNI, Deni menghubungi Daffa dan menerima tawaran jalur susulan.
Deni menyatakan uangnya tidak kembali dan anaknya tidak pernah dipanggil untuk mengikuti pendidikan di SPN Jambi. Raihan, yang juga memberikan kesaksian, mengatakan baru mengetahui transaksi itu setelah ayahnya memberitahukan bahwa mereka tertipu. Dalam dakwaan, jaksa menyebut dana Rp700 juta tersebut dipakai Daffa untuk menutup permintaan pengembalian uang dari korban terdahulu. Daffa didakwa dengan pasal alternatif KUHP Nasional, yakni Pasal 492 tentang penipuan atau Pasal 486 mengenai penggelapan, dengan ancaman penjara paling lama empat tahun.
Kasus ini terjadi di tengah penegasan Polri bahwa seleksi anggota harus berlangsung bersih dan tanpa pungutan. Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo sebelumnya meminta jajaran SDM menyebarkan informasi bahwa penerimaan anggota tidak dipungut biaya. Ia juga menyatakan masyarakat dapat melapor melalui hotline dan whistle blowing system apabila menemukan pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.


