Jenderal Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo memimpin Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) sejak 1 Oktober 2026, setelah mendapat kenaikan pangkat menjadi jenderal bintang empat. Perwira yang masih aktif di Polri itu tercatat sebagai satu-satunya jenderal aktif berpangkat tersebut yang menyandang gelar profesor, tetapi tidak menduduki jabatan Kapolri. Presiden Prabowo Subianto melantiknya untuk memimpin badan baru tersebut pada tanggal yang sama.
Penugasan itu membuat Dedi tetap menjalankan dinas kepolisian meski telah berusia 58 tahun. Masa baktinya diperpanjang setahun melalui Keputusan Presiden. Sementara itu, jabatan Kapolri diemban Jenderal Suyudi Ario Seto, yang menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 1 Oktober 2026. Sebelum memimpin BRAN, Dedi menjabat Wakapolri mulai 5 Agustus 2025 hingga Oktober 2026.
Dalam tahap awal membangun BRAN, Dedi menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait dan melakukan penilaian terhadap kebutuhan birokrasi. Ia menjelaskan badan tersebut belum dapat langsung beroperasi, sehingga diperlukan pembahasan dengan Menteri Sekretaris Negara serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rencana itu ditujukan untuk menentukan pejabat yang akan mengisi organisasi dan menyusun arah kerja hingga 2027. Struktur BRAN meliputi seorang kepala, dua wakil kepala, sekretaris utama, dan empat deputi.
Lahir di Magetan, Jawa Timur, pada 26 Juli 1968, Dedi merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1990. Ia pernah menjadi Irwasum Polri sejak November 2024 sampai Agustus 2025, dan sebelumnya menjabat Asisten SDM Kapolri pada 2023. Di antara posisi lain yang pernah diembannya ialah Kapolda Kalimantan Tengah, Kadiv Humas Polri, Karobinkar SSDM Polri, serta Guru Besar PTIK STIK. Pengalaman awalnya mencakup tugas di sejumlah wilayah dan satuan kepolisian, termasuk Surabaya, Kediri, dan Lumajang.
Selain meniti karier di kepolisian, Dedi dikenal menekuni bidang akademik dan kepenulisan. Ia telah menghasilkan 26 buku, dengan tema yang antara lain mencakup teknologi kepolisian, pengelolaan karier personel, radikalisme, deradikalisasi, keadilan restoratif, serta komunikasi krisis. Gelar lengkapnya adalah Jenderal Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M. Pengalaman di bidang sumber daya manusia dan komunikasi menjadi bagian dari rekam jejaknya sebelum menerima tugas memimpin badan yang baru dibentuk itu.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang disampaikan Dedi pada 31 Maret 2026 untuk periode 2025 mencatat total kekayaan sekitar Rp13 miliar. Komponen terbesar berupa tanah dan bangunan senilai Rp10,35 miliar, tersebar di Madiun, Tangerang Selatan, Surabaya, dan Palangka Raya. Ia juga melaporkan kas Rp1,2 miliar, kendaraan dan mesin sekitar Rp1,15 miliar, serta harta bergerak lainnya Rp320 juta.


