Badan Gizi Nasional Siap Jalankan Program Makan Bergizi Gratis Sesuai Keputusan Presiden Prabowo
Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan kesiapannya untuk sepenuhnya mematuhi dan melaksanakan setiap arahan dan keputusan yang akan diambil oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, terkait kelanjutan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Pimpinan BGN, Dadan Hindayana, sebagai respons terhadap potensi penyesuaian program yang sempat disinggung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengemukakan adanya kemungkinan dilakukannya penyesuaian atau efisiensi dalam implementasi program MBG. Potensi penyesuaian ini, menurutnya, dapat terjadi apabila terjadi tekanan yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), salah satunya dipicu oleh lonjakan tajam harga minyak mentah di pasar global.
Menanggapi hal tersebut, Dadan Hindayana menegaskan komitmen BGN. “BGN akan jalankan apapun putusan Presiden,” ujar Dadan, menggarisbawahi bahwa seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden akan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.
Alokasi Anggaran Fantastis untuk Program Makan Bergizi Gratis
Sebelumnya, Dadan Hindayana telah memaparkan skala investasi yang akan dikucurkan untuk program MBG pada tahun 2026. Diperkirakan, BGN akan mengalokasikan dana sebesar Rp 1,2 triliun setiap harinya untuk memastikan program ini berjalan lancar dan menjangkau seluruh penerima manfaat di seluruh penjuru negeri.
Dalam sebuah konferensi pers virtual mengenai Sustainable Development Goals (SDGs) yang diselenggarakan di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, pada 19 November 2025, Dadan merinci lebih lanjut. “Badan Gizi Nasional akan mengelola anggaran Rp 335 triliun untuk menjangkau seluruh penerima manfaat di seluruh Indonesia sehingga tahun depan insyaallah Badan Gizi Nasional akan menggelontorkan uang Rp 1,2 triliun per hari,” jelasnya kala itu.
Anggaran sebesar Rp 335 triliun ini, menurut Dadan, merupakan pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk BGN, dengan tambahan dana cadangan sebesar Rp 67 triliun. Dana ini dirancang untuk disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang pada dasarnya adalah dapur-dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan dan distribusi asupan gizi yang memadai bagi anak-anak penerima manfaat.
Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026 menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) semakin mengukuhkan dasar hukum pelaksanaan program-program prioritas nasional, termasuk MBG.
Prioritas Utama: Gizi Anak, Efisiensi pada Sektor Pendukung
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 335 triliun untuk program MBG dalam APBN 2026 telah ditetapkan. Namun, ia membuka ruang untuk melakukan efisiensi jika tekanan terhadap APBN meningkat, khususnya akibat fluktuasi harga minyak dunia.
Pemerintah, menurut Purbaya, telah melakukan berbagai simulasi untuk mengantisipasi skenario terburuk, termasuk kemungkinan harga minyak dunia menembus angka sekitar 92 dollar AS per barel secara berkelanjutan sepanjang tahun.
Namun demikian, Purbaya memberikan jaminan penting. “Yang untuk makanan tidak kita ganggu, karena itu memang inti programnya,” tegasnya saat menghadiri acara buka bersama di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 6 Maret 2026. Penegasan ini sangat krusial, menunjukkan bahwa prioritas utama program MBG, yaitu penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak, tidak akan terkompromi.
Efisiensi yang dimaksud oleh Menteri Keuangan akan difokuskan pada aspek-aspek pendukung yang tidak bersinggungan langsung dengan penyediaan makanan inti. Sebagai contoh, Purbaya menyebutkan potensi evaluasi terhadap pengeluaran untuk pembelian perlengkapan atau fasilitas tambahan yang sifatnya sekunder dan tidak esensial bagi keberlangsungan program penyediaan gizi.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program MBG di tengah tantangan ekonomi global, sembari memastikan bahwa tujuan utama program, yaitu peningkatan status gizi anak-anak Indonesia, tetap tercapai secara optimal. Komitmen BGN untuk mengikuti arahan Presiden dan fokus pada efisiensi yang tidak mengorbankan kualitas asupan makanan menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika anggaran di masa mendatang.
