Pemerintah Pusat secara resmi menyerahkan 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada masyarakat yang menjadi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara. Penyerahan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian. Beliau mengapresiasi pembangunan huntap di Tapsel sebagai salah satu yang tercepat dalam penanganan bencana di wilayah Sumatra.
“Ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat,” ujar Mendagri Tito di Kabupaten Tapsel, Sumatera Utara, pada Jumat (27/3/2026).
Tiga Tahapan Kunci Percepatan Pembangunan Huntap
Mendagri menjelaskan bahwa percepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada tiga tahapan utama.
Tahap Awal: Pendataan Akurat oleh Pemerintah Daerah
Tahap pertama sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun dan menyerahkan data korban secara rinci. Pendataan ini harus berbasis “by name by address” untuk setiap penyintas, yang mencakup informasi lengkap mengenai nama, alamat, serta tingkat kerusakan pada bangunan hunian mereka. Keakuratan dan kelengkapan data pada tahap ini menjadi fondasi krusial.Tahap Verifikasi Lapangan oleh BPS
Data yang telah dikumpulkan oleh pemerintah daerah kemudian diverifikasi secara langsung di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Proses verifikasi ini memastikan keabsahan dan ketepatan data sebelum dilanjutkan ke tahap selanjutnya.Tahap Pembangunan yang Melibatkan Kolaborasi Lintas Sektor
Setelah data terverifikasi, proses pembangunan huntap dapat dimulai. Tahap ini melibatkan kolaborasi erat antara berbagai pihak. Pemerintah pusat, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bekerja sama dengan berbagai elemen non-pemerintah, termasuk organisasi kemanusiaan seperti Yayasan Buddha Tzu Chi.
Apresiasi untuk Bupati Tapsel dan Dampaknya
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian juga memberikan apresiasi khusus kepada Bupati Tapsel, Gus Irawan. Beliau menilai Bupati Tapsel sangat sigap dalam menyampaikan data kerusakan secara lengkap dan cepat, mencakup semua kategori mulai dari kerusakan ringan, sedang, hingga berat.
Kelengkapan dan kecepatan dalam penghimpunan data ini, lanjut Tito, secara signifikan mempercepat proses pencairan bantuan finansial bagi para penyintas. Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk dana tunggu hunian (DTH) yang diberikan sekaligus untuk tiga bulan sebesar Rp1,8 juta per keluarga, membantu mereka selama masa pengungsian.
Bantuan Komprehensif untuk Korban Bencana
Selain dana tunggu hunian, warga yang terdampak bencana juga menerima berbagai bentuk bantuan lainnya yang bertujuan untuk meringankan beban mereka:
- Bantuan Jaminan Hidup (Jadup): Disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI sebesar Rp15 ribu per orang per hari.
- Bantuan Perabotan Rumah Tangga: Bantuan finansial sebesar Rp3 juta untuk membantu pengadaan perabotan dasar.
- Dukungan Stimulan Ekonomi: Bantuan sebesar Rp5 juta yang ditujukan untuk memulihkan dan menstimulasi kembali kegiatan ekonomi masyarakat yang terdampak.
“Itu juga karena data dari Pak Bupati diserahkan dengan cepat,” ujar Mendagri Tito, menegaskan kembali pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat penyaluran bantuan.
Tapsel sebagai Model Penanganan Bencana
Keberhasilan penanganan bencana di Tapsel ini ditekankan oleh Mendagri Tito sebagai contoh positif yang dapat diadopsi oleh daerah lain yang juga terdampak bencana serupa. Pemerintah pusat mendorong para kepala daerah di wilayah terdampak lainnya untuk meniru kecepatan dan kelengkapan pendataan berbasis nama dan alamat seperti yang telah dilakukan di Tapsel.
Pendekatan ini menjadi sangat krusial mengingat dampak bencana hidrometeorologi yang begitu luas, mencakup 52 kabupaten/kota yang tersebar di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. “Makin cepat kami terima, makin cepat BPS untuk melakukan verifikasi lapangan, makin cepat, maka BNPB bisa bergerak, Bang Ara, Menteri PKP segera akan bergerak juga,” jelas Tito.
Tiga Skema Pembangunan Huntap
Dalam upaya pembangunan hunian tetap, pemerintah telah menyediakan tiga skema yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan lokasi:
- Huntap In Situ: Pembangunan rumah tetap di lokasi asal korban, dikerjakan oleh BNPB.
- Huntap Komunal: Pembangunan hunian secara berkelompok di lokasi baru yang lebih aman, dibangun oleh Kementerian PUPR.
- Relokasi Mandiri: Dukungan bagi masyarakat yang memilih untuk membangun hunian sendiri di lokasi yang mereka tentukan, dengan bantuan stimulan dari pemerintah.
Upaya Percepatan Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra
Pemerintah pusat secara konsisten berupaya mempercepat proses pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di Sumatra melalui penyaluran bantuan keuangan yang dilakukan secara bertahap. Selain itu, penguatan kolaborasi antar pemerintah daerah juga terus didorong sebagai strategi penting.
Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah pusat akan terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk saling membantu, terutama kepada daerah tetangga yang mengalami dampak bencana paling parah dan kerusakan berat.
“Dari update terakhir pagi ini, sudah ada tiga daerah yang membuat pernyataan komitmen untuk membantu wilayah terdampak, yaitu Simalungun, Asahan, dan Pematangsiantar,” ungkap Tito dalam sebuah keterangan pada Rabu (25/3/2026).
Inisiatif kolaborasi ini muncul sebagai respons terhadap tambahan alokasi anggaran transfer ke daerah yang disetujui oleh Presiden, senilai Rp10,6 triliun, yang secara khusus dialokasikan untuk percepatan penanganan bencana. Anggaran ini diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di ketiga provinsi tersebut, termasuk daerah yang tidak terdampak secara langsung.
Mendagri mengimbau para kepala daerah di wilayah yang relatif aman atau tidak terdampak langsung, namun tetap menerima alokasi anggaran, untuk bersedia menyalurkan sebagian dana mereka dalam bentuk hibah kepada daerah tetangga yang membutuhkan. Langkah ini dinilai sangat penting untuk memperkuat kapasitas daerah-daerah yang mengalami tingkat kerusakan tinggi dan keterbatasan anggaran, seperti Kabupaten Aceh Tamiang. “Kami harapkan daerah-daerah yang berat ini mereka punya tambahan anggaran supaya mereka bisa bekerja menyelesaikan masalah,” pungkasnya.
