Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Minta Solusi dari Pemerintah
Aliansi Pedagang Pakaian Bekas di Gedebage, Bandung, Jawa Barat, secara kompak meminta solusi dari pihak berwenang terkait larangan masuknya barang impor thrifting atau pakaian bekas ke Indonesia. Langkah ini diambil setelah Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan pernyataan yang menyatakan akan melindungi pasar domestik dari serbuan barang bekas ilegal.
Larangan tersebut berdampak langsung pada aliran barang thrifting yang masuk dari luar negeri ke Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pedagang yang selama ini bergantung pada bisnis pakaian bekas impor.
Kehidupan Pedagang yang Terancam
Ketua Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Gedebage, Dewa Iman Sulaeman, mengungkapkan bahwa dirinya telah berjualan selama puluhan tahun. Namun, kini ia mulai cemas dengan masa depan bisnisnya. Perwakilan pedagang ini menyampaikan keluhannya dalam rapat dengan Komisi VI DPR di Gedung Parlemen RI, Jakarta, pada Selasa, 2 Desember 2025.
“Kami mohon kepada Pak Menkeu maupun Pak Menteri UMKM untuk memberikan kebijakan sementara agar kami bisa berdagang dengan tenang,” ujar Dewa. Ia juga berharap agar pemerintah tidak segera melarang penjualan baju bekas impor hingga stok mereka habis.
Ancaman Gulung Tikar bagi Pedagang Eceran
Dewa menyatakan bahwa pedagang pakaian bekas saat ini tengah diambang gulung tikar akibat larangan masuknya barang thrifting. “Yang saya khawatirkan adalah nasib masyarakat kami sebagai pedagang eceran ketika aktivitas ini diberhentikan,” tambahnya.
Ia menyarankan agar pemerintah menunda larangan sementara hingga stok barang bekas impor habis. Setelah itu, pemerintah dapat mencari solusi untuk mengatasi isu barang impor ilegal.
Usulan Thrifting Dijual Secara Legal
Dalam kesempatan yang sama, Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (APPBI) mengusulkan agar pakaian bekas impor dapat dijual secara legal dengan dikenakan pajak sebesar 7,5 persen hingga 10 persen. Ketua APPBI, WR Rahasdikin, menjelaskan bahwa usulan ini sejalan dengan pernyataan Menkeu Purbaya yang ingin menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara.
Alasan Menkeu Purbaya Menghentikan Barang Thrifting
Secara terpisah, Menkeu Purbaya menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin pasar dalam negeri dikuasai oleh pengusaha asing. Oleh karena itu, ia menggunakan perangkat Bea Cukai untuk melindungi perbatasan dari barang-barang ilegal.
Purbaya menegaskan bahwa langkahnya ini dilakukan untuk mencegah pengusaha asing mendominasi permintaan pasar domestik. “Jika permintaan pasar dikuasai asing, buat apa? Yang untung hanya pengusaha asing,” tegasnya.
Dukungan dari Anggota DPR
Di lain pihak, Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah, menyatakan dukungan terhadap langkah Menkeu Purbaya. Ia menilai bahwa kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri tekstil nasional yang terancam oleh gempuran barang bekas impor.
“Kami mendukung langkah Menkeu untuk menghentikan peredaran pakaian bekas dengan memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam importir,” ujar Imas.
Kontroversi yang Masih Berlangsung
Hingga kini, kebijakan terkait thrifting yang ditetapkan Menkeu Purbaya masih menuai polemik. Banyak pihak menantikan kelanjutan bisnis thrifting di pasar domestik Tanah Air akibat kebijakan ini.


