SURABAYA — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan harapan terkait kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anugraha Nusantara (BPI Danantara) dalam memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Ia menilai bahwa banyak daerah yang selama ini menjadi lokasi operasional BUMN jangan hanya dianggap sebagai objek, tetapi juga harus dijadikan subjek dalam pembangunan.
Eri mengungkapkan bahwa sejauh ini, daerah seperti Surabaya yang menjadi tempat berdirinya perusahaan BUMN strategis belum merasakan dampak nyata dari aktivitas perusahaan plat merah tersebut. Hal ini mencakup baik dalam bentuk pendapatan daerah maupun penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, transformasi yang diusung oleh Danantara tidak boleh memposisikan daerah hanya sebagai objek semata, tetapi harus menjadikan pemerintah daerah sebagai subjek utama dalam pembangunan.
“Saya hanya ingin tahu, ketika ada transformasi Danantara, apakah itu bisa memperkuat UMKM secara makro? Bagi kami daerah, apa yang kami dapat dari Danantara dan BUMN itu?” ujar Eri dalam forum Round Table Discussion (RTD) bertajuk ‘Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?’ di Surabaya, Selasa (2/12/2025).
Selain itu, Eri juga menyentil beberapa perusahaan BUMN besar di Kota Pahlawan. Ia menyebut aset-aset “idle” milik BUMN yang kini mendominasi kawasan Kota Lama Surabaya, seperti di Jalan Rajawali. Ia menegaskan pentingnya transformasi Danantara untuk menggerakkan semua potensi yang ada, khususnya dalam hal penyerapan lapangan pekerjaan secara nyata.
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini mencontohkan kontribusi BUMN kepada daerah, seperti penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, hal ini menjadi kunci utama kontribusi nyata BUMN bagi daerah. Ia menekankan bahwa aktivitas operasional BUMN di daerah harus mensyaratkan keterlibatan tenaga kerja dari wilayah setempat.
“Jika penyerapan pekerjaan ini bisa diwujudkan, maka di situlah BUMN menjadi bagian dari pergerakan ekonomi. Bukan hanya logistik saja, tapi juga menggerakkan ekonomi dan pendapatan daerah,” jelasnya.
Ia juga menyebut proyek infrastruktur untuk menunjang operasional BUMN, seperti pemasangan duckting kabel di berbagai titik di Surabaya. Eri menilai bahwa aktivitas tersebut berpotensi menyebabkan kerusakan infrastruktur, sehingga BUMN seharusnya bersinergi dengan pemerintah daerah.
“Ini buat negara, tapi kota saya rusak. Hari ini buka jalan pasang kabel, besok buka lagi. Saya membuat aturan, diprotes. Tapi kalau tidak begitu, Surabaya yang menanggung,” ungkapnya.
Eri juga membeberkan bahwa BUMN memiliki potensi besar dalam mengakomodasi kepentingan di daerah. Dirinya pun mengapresiasi rencana Danantara untuk mengambil alih pengelolaan energi dari sampah (Waste to Energy) yang selama ini membebani anggaran daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bentuk kontribusi langsung kepada pemerintah kota di tengah dana transfer ke daerah (TKD) yang terus berkurang.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa kolaborasi antara Danantara dan pemerintah daerah harus mampu meratakan pertumbuhan ekonomi di daerah, tidak hanya terpusat di kota besar. Pemerintah daerah, sebut Eri, siap bersinergi melalui BUMD agar daerah juga menjadi sub-owner, bukan hanya sebagai penerima dampak.
“Bagaimana kita kembangkan bersama, duduk bersama. Tidak ujug-ujug semua ditarik pusat,” harapnya.
Dengan demikian, lanjutnya, integrasi ekonomi antarwilayah dapat berkembang secara bersamaan. Ia mencontohkan bagaimana Surabaya dapat menjadi pusat distribusi terhadap berbagai produk atau komoditas dari daerah sekitar, sehingga setiap wilayah mendapat keuntungan.
“Kalau Surabaya butuh telur bisa ambil dari Blitar. Kalau ingin mendapatkan sayur, ambil dari Mojokerto. Kita bergerak ke Indonesia Timur, itu yang dibutuhkan, satu kekuatan besar menyatukan perbedaan dari satu kota besar,” katanya.
Eri berharap Danantara mampu mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, merata, dan turut serta memberikan ruang bagi masing-masing daerah untuk berkembang bersama BUMN yang beroperasi di masing-masing wilayah.
“Apapun transformasinya, kalau tidak menyerap tenaga kerja dan tidak mengurangi kemiskinan, gagallah itu semuanya,” pungkas Eri.
