Krisis Ekologis Sistemik di Indonesia: Sebuah Kecaman untuk Tatanan Pembangunan yang Tidak Terintegrasi
Indonesia kini tidak lagi menghadapi sekadar krisis lingkungan biasa, melainkan memasuki fase krisis ekologis sistemik. Hal ini disampaikan dalam laporan Indonesia Environmental Outlook (IEO) 2026 yang dirilis oleh Yayasan KEHATI. Dalam laporan tersebut, ditemukan bahwa kebijakan pembangunan antar sektor saling bertabrakan hingga memicu kerusakan yang semakin meluas.
Fenomena ini disebut sebagai “kanibalisme antar sektor”, yaitu ketika sektor hutan, air, pangan, dan energi saling mengorbankan satu sama lain dalam satu lingkaran krisis yang terus berulang. Temuan ini menjadi sorotan utama dalam Diskusi Publik IEO 2026 yang digelar Yayasan KEHATI bersama Biodiversity Warriors Universitas Andalas di Padang, Rabu (6/5/2026).
Forum tersebut mempertemukan akademisi, pemerintah, dan komunitas akar rumput untuk membahas krisis ekologis secara menyeluruh sekaligus merumuskan solusi berbasis kondisi di lapangan.
Deforestasi dan Pengaruhnya pada Sistem Hidrologi
Dalam IEO 2026 dijelaskan bahwa krisis ekologis Indonesia tidak bisa lagi dipahami sebagai persoalan sektoral semata. Deforestasi akibat ekspansi sektor pangan dan energi dinilai telah merusak sistem hidrologi dan memperparah krisis air. Kondisi itu kemudian berdampak pada terganggunya produksi pangan.
Di sisi lain, kebutuhan peningkatan produksi pangan dan energi kembali mendorong pembukaan hutan baru. Siklus tersebut terus berulang dan membentuk lingkaran krisis ekologis.
“Selama ini kita melihat sektor-sektor pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Padahal dalam kenyataannya mereka saling terhubung. Ketika satu sektor diperkuat dengan mengorbankan sektor lain, yang terjadi bukan pertumbuhan, tetapi akumulasi krisis,” ujar Penyusun IEO 2026 Yayasan KEHATI, Muhamad Burhanudin.
Menurutnya, pendekatan pembangunan yang tidak terintegrasi membuat Indonesia terjebak dalam paradoks, yakni kaya sumber daya alam tetapi rentan terhadap bencana.
Sumatra: Cerminan Nyata dari Kegagalan Tata Kelola Lingkungan
Sumatra, termasuk Sumatera Barat, disebut menjadi cerminan nyata dari kondisi tersebut. Sepanjang akhir 2025, rangkaian banjir dan longsor di wilayah Sumatra menyebabkan 1.204 orang meninggal dunia, 148 orang hilang, serta sekitar 242 ribu warga mengungsi. Kerugian ekonomi akibat bencana itu ditaksir mencapai Rp68,67 triliun.
Angka tersebut bahkan lebih besar dibandingkan pendapatan pajak negara dari sektor sawit yang sebesar Rp50,2 triliun pada 2024.
“Bencana ini tidak semata-mata dipicu cuaca ekstrem, tetapi juga diperparah degradasi hutan dan tata kelola lanskap yang buruk, terutama di kawasan hulu dan sepanjang daerah aliran sungai,” kata Burhanudin.
Dalam tiga dekade terakhir, Sumatra disebut telah kehilangan sekitar 1,2 juta hektare hutan yang sebagian besar dikonversi menjadi perkebunan sawit. Hilangnya tutupan hutan tersebut dinilai melemahkan fungsi daerah aliran sungai dan mengurangi kemampuan lanskap menyerap air hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir dan longsor.
Peringatan Serius tentang Bencana Permanen
Secara nasional, sekitar 99 persen bencana di Indonesia kini merupakan bencana hidrometeorologis dengan lebih dari 3.100 kejadian tercatat sepanjang 2025. Direktur Program Yayasan KEHATI, Rony Megawanto, menilai kondisi tersebut sebagai peringatan serius bahwa Indonesia tengah bergerak menuju fase “bencana permanen”.
“Bencana yang kita lihat hari ini bukan lagi kejadian insidental, melainkan hasil dari akumulasi kegagalan tata kelola sumber daya alam. Jika pola pembangunan ini terus dipertahankan, maka bencana akan menjadi kondisi normal baru,” ujarnya.
Masalah Tatanan Pembangunan yang Tidak Terintegrasi
IEO 2026 juga menyoroti tata kelola sumber daya alam Indonesia yang dinilai paradoksal. Meski memiliki kawasan hutan seluas sekitar 125,5 juta hektare, tekanan terhadap hutan terus meningkat. Sekitar 59 persen deforestasi disebut terjadi di dalam konsesi resmi.
Kondisi itu menunjukkan kerusakan hutan banyak berlangsung dalam kerangka legal, diperparah oleh proyek strategis nasional (PSN), kemudahan izin usaha kehutanan, serta lemahnya penegakan hukum. Dengan rata-rata deforestasi mencapai 147 ribu hektare per tahun, Indonesia diperkirakan kehilangan lebih dari 3,5 juta hektare lahan hingga 2045 akibat alih fungsi lahan.
Sementara itu, emisi dari konversi hutan mencapai sekitar 930 juta ton CO2 per tahun. Di sisi lain, kapasitas pengawasan dinilai masih terbatas, dengan rasio satu polisi hutan mengawasi sekitar 26 ribu hektare kawasan hutan.
Dampak Ekonomi dari Krisis Ekologis
IEO 2026 mencatat, krisis ekologis juga berdampak pada sektor ekonomi. Bencana ekologis disebut dapat menurunkan produk domestik bruto (PDB) hingga 0,29 persen. Bahkan dalam skenario terburuk, krisis lingkungan berpotensi menggerus 3 hingga 5 persen PDB setiap tahun.
Solusi dan Masa Depan yang Lebih Baik
Menghadapi situasi tersebut, IEO 2026 menawarkan dua skenario masa depan. Pertama, skenario business as usual yang dinilai akan membawa Indonesia menuju kebangkrutan ekologis, ditandai bencana yang semakin permanen, krisis air yang meluas, hingga meningkatnya konflik sosial. Kedua, transformasi sistemik melalui perubahan mendasar paradigma pembangunan.
Transformasi itu mencakup penempatan hutan sebagai fondasi utama sistem nasional, penghentian ekspansi ekstraktif di lanskap kritis, reformasi kebijakan lintas sektor berbasis daya dukung ekosistem, hingga pembentukan mekanisme pengaman lintas sektor guna mencegah konflik kebijakan.
Selain itu, penguatan peran masyarakat adat dan lokal serta transisi energi dan pangan yang tidak menambah tekanan ekologis juga dinilai menjadi bagian penting dari solusi.
“IEO 2026 menunjukkan jalan keluar sebenarnya sudah ada. Masalahnya bukan pada kurangnya pengetahuan, tetapi pada keberanian untuk mengubah cara kita membangun,” tutup Burhanudin.
