Asosiasi Kendaraan Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menyambut positif rencana pemerintah yang akan memberikan subsidi motor listrik sebesar Rp 5 juta. Rencana ini diproyeksikan mulai berjalan pada Juni mendatang.
Ketua Umum Aismoli, Budi Setiyadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi intensif bersama pemerintah terkait skema subsidi baru tersebut. Diskusi mencakup besaran bantuan, mekanisme penyaluran, hingga jumlah unit yang akan diberikan kepada masyarakat.
“Kita juga sudah brainstorming, saling tukar informasi pikiran terkait rencana subsidi ini,” ujar Budi ketika dihubungi Selasa (5/5).
Menurutnya, industri menyambut baik langkah pemerintah, namun juga berharap kebijakan subsidi tidak bersifat jangka pendek. Ia mengusulkan agar masa program diperpanjang dalam skema multi-years agar pelaku industri memiliki kepastian investasi.
Dengan adanya kepastian tersebut, industri dan produsen dinilai lebih berani meningkatkan kapasitas produksi, sumber daya manusia, hingga kesiapan pembiayaan. Ia menjelaskan target subsidi 100 ribu unit sebenarnya realistis selama pelaksanaannya dimulai lebih awal.
Namun, Budi menilai proses pengadaan akan jauh lebih efektif bila pembayaran subsidi dapat lintas tahun anggaran. “Kalau pengadaannya multi-years, penjualan di Desember tidak berhenti dan pembayarannya bisa dilanjutkan di tahun berikutnya,” jelasnya.
Lebih lanjut dari sisi kesiapan industri, Aismoli mengungkapkan Indonesia saat ini memiliki sekitar 35 hingga 36 pabrik motor listrik. Kapasitas produksi nasional bahkan disebut mampu mencapai satu juta unit per tahun.
[Dengan catatan pemerintah ada kepastian subsidinya ini akan berlanjut, tidak setahun-setahun. Jadi industri akan bersiap-siap untuk bisa meningkatkan kapasitas produksinya. Itu tentunya dengan data TKDN dan sebagainya,” kata Budi.]
Meski demikian, ekspansi kapasitas sangat bergantung pada kesinambungan kebijakan pemerintah, bukan program yang berubah setiap tahun. Budi optimistis kuota subsidi akan terserap pasar apabila implementasinya berjalan konsisten.
“Saya optimistis terserap, tapi akan lebih baik kalau kepastian waktunya lebih panjang, tapi akan lebih baik lagi kalau kemudian pengadaan itu juga bisa sampai dengan tenor waktu yang cukup 3-5 tahun. Jadi di bulan Desember itu kita masih bisa jualan dan pembayaran itu prosesnya bisa di tahun 2027,” katanya.
Selain faktor industri, momentum pasar dinilai sedang mendukung percepatan kendaraan listrik. Awalnya, program elektrifikasi didorong untuk menekan emisi gas rumah kaca dan kualitas udara. Kini menjadi ranah pertimbangan efisiensi energi nasional.
“Juga ada sekarang menyangkut masalah kondisi perkembangan ekonomi global, di mana Indonesia juga terpengaruh dengan adanya harga BBM dan kelangkaan. Jadi tentunya mungkin pemerintah kita juga harus efisiensi,” terang Budi.
Ia menilai kenaikan harga energi dan potensi kelangkaan bahan bakar di sejumlah negara menjadi pengingat pentingnya transisi energi. Adopsi motor listrik dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi nasional.
“Apalagi sekarang semua APM (Agen Pemegang Merek) merasakan bahwa bulan-bulan pembelian sepeda motor listrik ada peningkatan. Cuma berapa persennya saya kira saya harus nanti (diberi tahu) di akhir bulan barangkali, ya,” bebernya.
