DPRD Jatim Mengapresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Tapi Soroti Ketimpangan Antarwilayah
DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan kritis terhadap capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah perekonomian, karena meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melampaui capaian nasional, dewan meminta agar pertumbuhan ini bisa merata di seluruh daerah.
Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim yang berlangsung pada Senin (11/5/2026) dengan agenda Laporan atau Rekomendasi Pansus atas Hasil Pembahasan LKPJ Gubernur Jawa Timur tahun 2025. Rapat ini menjadi tindak lanjut setelah rangkaian pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 dibahas di internal dewan sejak beberapa waktu lalu.
Pertumbuhan Ekonomi yang Menunjukkan Kenaikan
Juru Bicara Pansus LKPJ Khusnul Arif mengungkapkan bahwa Pansus memberikan apresiasi atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,33 persen pada tahun 2025. Capaian ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang diketahui berada di angka 5,11 persen.
“Namun Pansus mencatat bahwa pertumbuhan yang tinggi secara agregat tersebut belum merata pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur,” kata Khusnul Arif dikutip dalam catatan atau laporan Pansus.
Ketimpangan Antarwilayah Jadi Sorotan
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono dan didampingi oleh Wakil Ketua Hidayat dan Sri Wahyuni. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak bersama jajaran Pemprov Jatim juga turut hadir dalam rapat paripurna ini.
Ketimpangan ekonomi ini misalnya terbukti dari realisasi pertumbuhan Kabupaten Pacitan yang mencapai 7,01 persen. Angka tersebut berbanding jauh dengan Kota Kediri yang diketahui hanya 1,68 persen. Selain pertumbuhan ekonomi, sorotan juga diberikan untuk sektor kemiskinan.
DPRD Minta Fokus Pengentasan Kemiskinan Madura
Pansus memberikan atensi kepada Pemprov agar memperhatikan kabupaten di pulau Madura. Hal ini dinilai membutuhkan akselerasi pertumbuhan yang lebih tinggi dengan tujuan agar manfaat pembangunan betul-betul dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Jawa Timur.
Pansus memang mengapresiasi penurunan persentase penduduk miskin Jawa Timur dari 9,56 persen pada September 2024 menjadi 9,30 persen pada September 2025 atau berkurang 89.530 jiwa. Selama enam tahun terakhir, Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak menurunkan jumlah penduduk miskin secara nasional, sebesar 781.680 jiwa.
Menurut Pansus, hal tersebut adalah capaian yang tentu patut dibanggakan. Meskipun demikian, Pansus tetap mendorong agar pengentasan kemiskinan di kawasan Madura terus menjadi perhatian serius. Sebab, Sampang, Bangkalan dan Sumenep masih mencatatkan angka kemiskinan di atas 17 persen.
“Pansus mendesak agar strategi penanggulangan kemiskinan bersifat spasial dan berkonsentrasi pada wilayah-wilayah kantong kemiskinan, tidak sekadar mengandalkan program nasional yang merata,” ujarnya.
Rekomendasi DPRD Jatim untuk Masa Depan Ekonomi Jawa Timur
Dari hasil pembahasan, Pansus menyampaikan beberapa rekomendasi penting untuk pemerintah provinsi. Salah satunya adalah meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan kebijakan pembangunan yang dapat merata di seluruh Jawa Timur.
Selain itu, diperlukan adanya evaluasi berkala terhadap program-program yang telah dijalankan, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi rendah. Dengan begitu, kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Pansus juga menyarankan agar pemerintah provinsi melakukan analisis mendalam terhadap penyebab ketimpangan ekonomi antarwilayah. Dengan pemahaman yang lebih baik, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih spesifik dan berkelanjutan.
DPRD Jatim berharap, dengan adanya rekomendasi ini, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dapat semakin merata dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat di provinsi ini.
