Film Dokumenter “Pesta Babi” Menjadi Sorotan Publik
Film dokumenter Pesta Babi yang dibuat oleh Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale kini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat. Film ini mengangkat isu-isu penting terkait perjuangan masyarakat adat Papua dalam menghadapi proyek besar yang dinilai mengancam tanah dan budaya mereka. Kehadiran film ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk aktivis HAM, karena adanya laporan pembubaran acara nonton bareng (nobar) di beberapa daerah.
Peristiwa yang paling viral terjadi di Ternate ketika aparat TNI datang dan membubarkan acara nobar yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate. Kejadian ini menimbulkan kecaman dari berbagai pihak, termasuk organisasi seperti YLBHI, yang menilai tindakan tersebut melanggar prinsip kebebasan berekspresi. Mereka menegaskan bahwa tugas aparat adalah menjaga keamanan, bukan mengatur selera atau pandangan masyarakat terhadap seni dan kritik.
Film Tidak Tersedia di LK21 dan Platform Streaming Umum
Meski banyak warga mencari film Pesta Babi di LK21, ternyata film ini tidak tersedia di platform ilegal maupun layanan streaming umum. Dandhy Dwi Laksono, sutradara film, tidak mengkomersialisasikan karyanya. Oleh karena itu, penonton hanya bisa menyaksikan film ini melalui acara nonton bareng yang diadakan oleh komunitas tertentu.
Tidak ada informasi resmi tentang link download atau akses online untuk film ini. Namun, masyarakat tetap bisa menontonnya melalui acara-acara yang diselenggarakan oleh komunitas atau organisasi yang peduli dengan isu-isu sosial dan budaya.
Reaksi dari YLBHI
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik tindakan TNI yang membubarkan nobar film Pesta Babi di Kota Ternate. Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menilai bahwa aparat keamanan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apa yang boleh atau tidak boleh ditonton oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus dihormati dalam sebuah masyarakat demokratis.
Menurut Isnur, pelarangan terhadap karya seni seperti film Pesta Babi dapat memperkuat praktik intoleransi dan membatasi ruang bagi warga negara untuk berekspresi. Ia juga menyoroti bahwa tindakan TNI dalam kasus ini melanggar UU TNI karena masuk ke wilayah urusan sipil.
Konten Film Pesta Babi
Judul lengkap film ini adalah Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, yang selesai diproduksi pada awal 2026 setelah dua tahun pengambilan gambar dan riset mendalam di wilayah Papua Selatan. Film ini menggambarkan kisah nyata dan investigasi mendalam tentang perjuangan empat kelompok masyarakat adat, yaitu Suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu.
Cerita dimulai dengan pemandangan kuat dan penuh makna: puluhan laki-laki adat memanggul batang kayu besar sepanjang puluhan meter, mengaraknya melintasi hutan, lalu menancapkannya menjadi simbol salib merah di tengah wilayah adat mereka. Ini bukan sekadar ritual biasa, melainkan pernyataan perlawanan yang tegas, ditampilkan beriringan dengan rekaman pembabatan hutan yang masif.
Proyek ini merencanakan konversi total seluas 2,5 juta hektare lahan menjadi perkebunan industri sawit dan tebu. Film ini juga mengungkap mekanisme kerja kekuasaan: bagaimana kebijakan negara, kepentingan korporasi besar, dan kehadiran militer bergabung menjadi satu kekuatan yang membuat masyarakat adat seolah tidak punya hak berbicara di tanah kelahiran mereka sendiri.
Makna “Pesta Babi”
Nama “Pesta Babi” diambil dari tradisi adat paling sakral dan penting bagi masyarakat Papua. Bagi mereka, babi bukan sekadar hewan ternak, melainkan simbol kekayaan, persaudaraan, kehormatan, dan hubungan erat antara manusia dengan alam serta leluhur. Ritual pesta babi biasanya digelar untuk merayakan keberhasilan, menyelesaikan perselisihan, atau mengikat persahabatan antar suku.
Namun dalam film ini, makna itu berubah menjadi simbol perlawanan dan kesedihan: ketika tanah tempat mereka mencari makan, berburu, dan merawat ternak dirampas, maka identitas, budaya, dan masa depan mereka pun ikut terancam punah.
Penutup
Film Pesta Babi bukan sekadar dokumenter tentang Papua, melainkan cermin tentang bagaimana kekuasaan dan kepentingan ekonomi bisa mengubah nasib suatu bangsa. Di akhir cerita, penonton dihadapkan pada satu pertanyaan besar: apa arti pembangunan jika harus merampas hak hidup, budaya, dan alam dari mereka yang telah menjaga bumi ini jauh sebelum batas negara dibuat?
