Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, berbincang dengan Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, dalam pertemuan di Ruang Kerja Wali Kota Batam, Kamis (9/4/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI
Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan terpadu sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (9/4/2026).
Menurut Amsakar, data yang tidak sinkron antarinstansi masih menjadi tantangan yang perlu segera diselesaikan. Ia menegaskan, tanpa data yang akurat, arah kebijakan pembangunan berpotensi tidak berjalan selaras.
“Perencanaan tanpa data yang akurat ibarat berjalan tanpa arah. Ini yang harus kita benahi bersama,” tegasnya.
Ia menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah strategis untuk menghadirkan data yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Amsakar juga mengapresiasi langkah BPS Batam dalam mengoordinasikan persiapan sensus tersebut.
Lebih lanjut, ia menilai capaian makro ekonomi Batam saat ini menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Batam bahkan konsisten berada di atas rata-rata nasional, dengan selisih sekitar 1,5 hingga 2 persen.
Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, Batam juga diharapkan mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dinilai sejalan dengan berbagai potensi strategis yang dimiliki daerah tersebut.
Batam saat ini memiliki empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yakni Nongsa Digital Park, Batam Aero Technic, Tanjung Sauh, serta KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam. Selain itu, terdapat 31 kawasan industri dan sekitar 110 galangan kapal yang menjadi tulang punggung sektor industri.
“Potensi ini harus didukung dengan data yang kuat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” ujarnya.
Dari sisi regulasi, Amsakar juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam menyelaraskan kebijakan, termasuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025, Nomor 28 Tahun 2025, dan Nomor 47 Tahun 2025, guna memperkuat iklim investasi dan pelayanan perizinan.
Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Batam dapat menembus angka di atas 7 persen pada 2026. Target tersebut, menurutnya, perlu ditopang oleh penguatan sektor industri pengolahan serta dukungan terhadap kemandirian bahan baku dan kelancaran distribusi barang.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan pada Mei hingga Agustus 2026 dan mencakup seluruh pelaku usaha, dari skala kecil hingga besar.
“Pelaksanaan sensus diawali dengan pengisian kuesioner secara daring oleh pelaku usaha, kemudian dilanjutkan dengan survei lapangan berbasis digital,” jelasnya.
Ia mengakui, tantangan utama dalam pelaksanaan sensus adalah menjangkau perusahaan besar. Oleh karena itu, pihaknya berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kota Batam dan BP Batam agar partisipasi pelaku usaha dapat berjalan optimal.
Melalui pelaksanaan sensus ini, diharapkan tersusun basis data ekonomi yang akurat dan terintegrasi, sehingga mampu memperkuat perencanaan pembangunan serta mendorong Batam menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)
