Rancangan APBD Jayawijaya 2026: Target Pendapatan Rp 1,45 Triliun, Potensi Defisit Rp 45 Miliar
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tengah merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2026. Dalam rancangan tersebut, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 1,452 triliun, namun rencana belanja yang diajukan justru lebih besar, mencapai Rp 1,497 triliun. Kondisi ini memproyeksikan terjadinya defisit anggaran sebesar Rp 45,07 miliar. Menghadapi potensi defisit ini, Wakil Bupati Jayawijaya telah meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan rasionalisasi belanja agar defisit dapat tertutup.
Rincian Target Pendapatan Daerah Tahun 2026
Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, menyampaikan target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-1 Masa Sidang III yang diselenggarakan di Kantor DPRK pada Selasa, 16 Desember 2025. Rapat ini juga membahas materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2026, Raperda Non-APBD Tahun 2025, serta Raperda inisiatif DPRK Tahun 2025.
Secara rinci, komponen pendapatan daerah untuk APBD 2026 diproyeksikan sebagai berikut:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Ditargetkan sebesar Rp 75.036.420.122,43. PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat.
- Pendapatan Transfer Pusat dan Antar Daerah: Diharapkan mencapai Rp 1.362.285.006.171,00. Angka ini mencakup dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil, serta transfer dari pemerintah provinsi dan daerah lain.
- Pendapatan Daerah Lainnya: Diperkirakan sebesar Rp 245.146.131.179,00. Kategori ini dapat mencakup berbagai sumber pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam PAD maupun transfer.
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026
Sementara itu, rencana belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2026 telah dirancang sebesar Rp 1.497.537.850.869,02. Anggaran belanja ini akan dialokasikan untuk berbagai sektor guna menunjang roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.
Rincian rencana belanja daerah tersebut meliputi:
- Belanja Operasi: Sebesar Rp 1.073.949.669.778,02. Kategori ini mencakup belanja pegawai, belanja barang, dan belanja pemeliharaan yang bersifat operasional rutin.
- Belanja Modal: Dialokasikan sebesar Rp 114.730.839.662,00. Belanja modal ini ditujukan untuk pengadaan aset tetap seperti gedung, infrastruktur, dan peralatan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Belanja Tak Terduga: Disiapkan sebesar Rp 4.500.000.000,00. Dana ini berfungsi sebagai cadangan untuk membiayai kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanggulangan bencana alam atau keadaan darurat lainnya.
- Belanja Transfer: Direncanakan sebesar Rp 304.357.341.429,00. Kategori ini mencakup transfer kepada pemerintah desa, bantuan sosial, dan hibah yang disalurkan kepada pihak ketiga.
Menghadapi Potensi Defisit Anggaran
Dengan membandingkan target pendapatan daerah sebesar Rp 1,452 triliun dan rencana belanja daerah yang mencapai Rp 1,497 triliun, Rancangan APBD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2026 yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 45.070.293.396,59.
Menyikapi kondisi defisit ini, Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, menekankan pentingnya kerja sama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD Kabupaten Jayawijaya. Ia berharap kedua belah pihak dapat melakukan pembahasan secara saksama. Proses pembahasan ini akan mencakup kajian mendalam terhadap setiap sub kegiatan dan pos belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan melakukan rasionalisasi terhadap pos-pos belanja yang dianggap kurang prioritas atau dapat dihemat, demi mencapai keseimbangan anggaran.
Upaya rasionalisasi belanja ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa APBD 2026 dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta mampu membiayai program-program pembangunan yang telah direncanakan tanpa menimbulkan masalah keuangan yang lebih besar di kemudian hari.
