Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: Gambaran Komprehensif

Pemerintah pusat terus menyalurkan berbagai bentuk dukungan finansial kepada pemerintah daerah guna memperkuat kapasitas pembangunan dan pelayanan publik di seluruh Indonesia. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah Dana Transfer ke Daerah (TKD), yang memiliki peran krusial dalam mendanai urusan pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai salah satu daerah di Indonesia, juga menerima alokasi TKD yang signifikan.

Berdasarkan data terkini, realisasi dana transfer ke daerah untuk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun anggaran yang berakhir 26 Desember 2025 telah mencapai angka yang mengesankan. Total dana yang berhasil disalurkan dan direalisasikan mencapai Rp 1.266,95 miliar, atau setara dengan Rp 1,26 triliun. Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan yang tinggi, yaitu sebesar 96,57 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.311,96 miliar.

Memahami Konsep Dana Transfer ke Daerah (TKD)

Sebelum menelisik lebih dalam mengenai rincian realisasi di Pesisir Selatan, penting untuk memahami apa sebenarnya Dana Transfer ke Daerah itu. TKD merupakan komponen penting dari belanja negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini dialokasikan dan disalurkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola secara mandiri. Tujuannya adalah untuk membiayai penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan sosial.

Komponen Utama Dana Transfer ke Daerah

Dana Transfer ke Daerah tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari beberapa jenis komponen yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang beragam. Secara umum, TKD dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama:

1. Transfer Dana Perimbangan

Dana ini merupakan bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari APBN dan dialokasikan berdasarkan proporsi tertentu. Komponen utama dalam dana perimbangan meliputi:
* Dana Bagi Hasil (DBH): Ini adalah bagian dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan pajak dan sumber daya alam. DBH mencakup beberapa sub-kategori, seperti:
* DBH Pajak
* DBH Cukai Hasil Tembakau
* DBH Sumber Daya Alam (SDA), yang meliputi kehutanan, pertambangan umum, mineral dan batubara (minerba), panas bumi, dan perikanan.
* Dana Alokasi Umum (DAU): DAU adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah.
* Dana Alokasi Khusus (DAK): DAK adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus yang merupakan prioritas nasional. DAK dibagi lagi menjadi DAK Fisik dan DAK Nonfisik.

2. Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Selain dana perimbangan, terdapat pula dana yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayah-wilayah tertentu atau untuk tujuan penyesuaian kebijakan.
* Transfer Dana Otonomi Khusus: Dana ini secara spesifik dialokasikan untuk daerah-daerah yang memiliki status otonomi khusus, seperti Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Provinsi Aceh.
* Transfer Dana Penyesuaian: Komponen ini mencakup berbagai jenis bantuan dan insentif yang diberikan untuk mendukung program-program spesifik di daerah, antara lain:
* Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
* Tambahan Penghasilan Guru PNSD
* Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
* Dana Insentif Daerah (DID)
* Pendukung Penerimaan Daerah dan Pendapatan Daerah (P2D2)

Rincian Realisasi TKD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Memasuki detail anggaran di Kabupaten Pesisir Selatan, terlihat bahwa alokasi dana transfer ke daerah terdistribusi dalam berbagai pos. Hingga akhir Desember 2025, rincian realisasi TKD adalah sebagai berikut:

• Dana Bagi Hasil (DBH): Total realisasi DBH mencapai Rp 25,45 miliar. Dari jumlah tersebut, beberapa sub-kategori menunjukkan penyerapan 100%, seperti DBH Perkebunan Sawit (Rp 3,86 miliar), DBH Cukai Hasil Tembakau (Rp 0,05 miliar), DBH SDA Kehutanan – PSDH (Rp 0,08 miliar), DBH SDA Minerba – Iuran Tetap (Rp 0,31 miliar), DBH SDA Minerba – Royalti (Rp 0,61 miliar), DBH SDA Panas Bumi – Iuran Produksi (Rp 1,10 miliar), DBH SDA Panas Bumi – Iuran Tetap (Rp 0,05 miliar), dan DBH Perikanan (Rp 2,26 miliar). Namun, beberapa pos lain seperti DBH PBB Bagian Daerah (Rp 10,22 miliar dari pagu Rp 11,28 miliar) dan DBH PPh Pasal 21 (Rp 6,66 miliar dari pagu Rp 7,38 miliar) memiliki tingkat realisasi di bawah 100%.

• Dana Alokasi Umum (DAU): DAU merupakan komponen terbesar dari TKD yang diterima Pesisir Selatan, dengan realisasi mencapai Rp 889,41 miliar dari pagu Rp 930,81 miliar. Sebagian besar DAU, termasuk untuk kebutuhan umum, bidang kesehatan (Rp 32,87 miliar), dan bidang pendidikan (Rp 84,29 miliar), telah terserap 100%. Namun, terdapat pos DAU Penggajian Formasi PPPK yang baru terealisasi Rp 4,36 miliar dari pagu Rp 10,34 miliar, dan DAU untuk Dukungan THR serta Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah yang belum ada realisasi sama sekali.

• Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik): Realisasi DAK Fisik mencapai Rp 43,47 miliar dari pagu Rp 44,88 miliar, menunjukkan tingkat penyerapan yang baik sebesar 96,86%. Dana ini umumnya dialokasikan untuk berbagai kegiatan penugasan pembangunan fisik di daerah.

• Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik): DAK Nonfisik memiliki realisasi yang sangat tinggi, yaitu Rp 308,62 miliar dari pagu Rp 309,02 miliar, dengan tingkat penyerapan 99,87%. Komponen ini mencakup berbagai program penting seperti:

  • Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (Rp 8,53 miliar)
  • Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Rp 27,89 miliar)
  • Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Rp 6,53 miliar)
  • Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Rp 6,99 miliar)
  • Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Rp 68,14 miliar)
  • Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah (Rp 0,75 miliar)
  • Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (Rp 0,19 miliar dari pagu Rp 0,38 miliar)
  • Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Rp 0,40 miliar)
  • Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Rp 3,11 miliar)
  • Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah (Rp 1,05 miliar)
  • Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah (Rp 1,65 miliar)
  • Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (Rp 183,40 miliar)

Dana Desa dan Total TKDD

Selain TKD yang disalurkan langsung ke kas daerah, terdapat pula Dana Desa yang dialokasikan langsung ke rekening desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat pedesaan. Pada tahun 2025, realisasi Dana Desa di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai Rp 156,04 miliar dari pagu Rp 167,03 miliar.

Secara keseluruhan, Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang direalisasikan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 mencapai Rp 1.422,99 miliar, dari total pagu sebesar Rp 1.478,99 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Pesisir Selatan telah berhasil mengelola dan memanfaatkan sebagian besar dana transfer yang diterima untuk kemajuan daerahnya. Tingginya realisasi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan amanat undang-undang.