Pemulihan Bencana Jawa Tengah: Langkah Cepat Pemerintah Provinsi Hadapi Dampak Ekonomi dan Sosial
SEMARANG – Rangkaian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah pada akhir Januari 2026 telah menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah-langkah mitigasi yang cepat dan terarah. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, secara langsung terjun ke lapangan untuk memastikan percepatan pemulihan infrastruktur serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak di Purbalingga, Pemalang, dan Pekalongan.
Fokus Penanganan di Purbalingga: Kebutuhan Warga dan Infrastruktur Vital
Pada Jumat (30/01/2026), Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan peninjauan langsung di Kabupaten Purbalingga. Ia menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi secara paripurna. Penanganan difokuskan pada desa-desa di Kecamatan Mrebet dan Karangreja yang mengalami banjir serta tanah longsor sejak pekan sebelumnya.
“Hari ini kami ingin pastikan semua kebutuhan masyarakat paripurna,” ujar Luthfi di sela-sela kunjungannya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan bantuan dengan total nilai mencapai hampir Rp700.000.000. Bantuan ini mencakup kebutuhan permakanan, pakaian, hingga stimulan untuk perbaikan rumah.
Selain bantuan logistik, pemulihan aset produktif dan infrastruktur ekonomi menjadi prioritas dalam skema anggaran darurat. Di Purbalingga, pemerintah sedang dalam proses menyiapkan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi ratusan warga yang rumahnya berada di zona merah bencana. Langkah ini merupakan bagian integral dari strategi mitigasi jangka panjang untuk mengurangi risiko di masa mendatang.
Gubernur Luthfi juga menekankan pentingnya perbaikan akses transportasi yang terputus. “Kita prioritaskan jembatan yang menyambungkan wilayah ekonomi dan hajat hidup orang banyak,” tegasnya. Perbaikan infrastruktur transportasi ini dinilai krusial untuk mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam di tingkat desa akibat terganggunya jalur distribusi komoditas utama.
Pemalang: Pendataan Komprehensif untuk Pemulihan Sosial dan Ekonomi
Di Kabupaten Pemalang, Gubernur Luthfi menginstruksikan pendataan yang akurat, by name by address, bagi seluruh pengungsi. Tercatat sebanyak 2.777 jiwa di Kecamatan Pulosari yang saat ini membutuhkan perhatian. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pemulihan sosial dan ekonomi bagi para pengungsi berjalan secara efektif. Rencana pengajuan klaim asuransi bagi lahan pertanian yang rusak akibat terendam banjir juga menjadi bagian dari upaya ini.
“Masyarakat terdampak harus terdata secara by name by address, sehingga bisa pulih lagi secara sosial maupun perekonomiannya,” tutur Luthfi. Ia menambahkan bahwa pendataan detail terhadap barang berharga, hewan ternak, hingga lahan yang terdampak sangat penting untuk menentukan besaran intervensi kebijakan selanjutnya bagi para penyintas bencana.
Pekalongan: Fokus pada Sanitasi dan Fasilitas Publik di Titik Pengungsian
Sementara itu, upaya pemulihan di Kabupaten Pekalongan terus dikawal secara langsung oleh Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Banjir di Pekalongan berdampak luas pada 60.164 jiwa, sehingga pemerintah memfokuskan perhatian pada kelayakan fasilitas publik di titik-titik pengungsian. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah International Batik Centre (IBC), yang dijadikan tempat pengungsian, dengan tujuan menjaga standar kesehatan masyarakat.
“Di Pekalongan sudah saya instruksikan, dan alhamdulillah terus ada WC portable,” ujar Taj Yasin pada Kamis (29/01/2026). Penataan logistik dan sanitasi yang memadai di lokasi pengungsian dinilai krusial untuk menjaga produktivitas warga selama masa transisi, sebelum mereka diizinkan kembali ke rumah masing-masing dengan aman.
Apresiasi dan Sinergi Lintas Sektoral
Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, menyampaikan apresiasinya atas perhatian penuh yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ia mengakui kehadiran Pemprov Jateng sejak hari pertama status tanggap darurat ditetapkan. “Support dari Pemerintah Provinsi sudah ada sejak hari pertama. Banyak support dari Pemprov Jateng untuk perbaikan infrastruktur,” kata Fahmi saat mendampingi Gubernur.
Sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan kementerian terkait kini diarahkan pada pemulihan pascabencana secara menyeluruh. Dengan intervensi fiskal yang tepat sasaran, seperti bantuan tunai dan perbaikan infrastruktur vital, Jawa Tengah optimis dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi di seluruh wilayah yang terdampak bencana. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memulihkan kehidupan masyarakat serta mengembalikan roda perekonomian daerah secepatnya.
