Pendidikan di Dekai Terancam Lumpuh Akibat Konflik Bersenjata, Mahasiswa Desak Zona Aman Sekolah
Situasi pendidikan di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, kini berada dalam kondisi kritis. Rentetan konflik bersenjata yang terjadi secara sporadis telah melumpuhkan aktivitas belajar mengajar, memaksa sekolah-sekolah untuk ditutup dan mengorbankan masa depan generasi muda. Menyadari urgensi permasalahan ini, Komunitas Pelajar Mahasiswa Yahukimo (KPMY) mengambil inisiatif dengan menggelar audiensi di tiga institusi pendidikan besar di Dekai.
Langkah proaktif ini dilakukan sebagai respons langsung terhadap terhentinya proses pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap anak. Mahasiswa secara tegas menyatakan bahwa suara bising senjata telah merampas hak fundamental anak-anak Papua untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan membangun masa depan yang lebih baik. Tanpa jaminan keamanan yang memadai, gedung-gedung sekolah yang seharusnya menjadi pusat pengetahuan kini hanya menjadi saksi bisu ketakutan yang dialami oleh para guru dan siswa. Upaya diplomasi akar rumput yang dilakukan oleh KPMY ini merupakan sinyal kuat bahwa generasi muda Yahukimo menolak keras segala bentuk kekerasan yang mencoba merangsek masuk ke dalam ranah akademik.
Trauma Mendalam dan Ketakutan Melingkupi Lingkungan Pendidikan
Intensitas kontak tembak yang fluktuatif di sekitar pemukiman warga telah menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi para tenaga pendidik dan siswa. Laporan menunjukkan bahwa banyak orang tua kini terpaksa melarang anak-anak mereka untuk pergi ke sekolah karena dibayangi oleh kekhawatiran akan keselamatan jiwa mereka yang terancam. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada siswa, tetapi juga memberikan tekanan mental yang luar biasa bagi para guru. Para pahlawan tanpa tanda jasa ini, yang seharusnya fokus pada tugas mendidik, kini berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk menjalankan profesinya secara maksimal.
Ketua KPMY, Edius Bayage, dengan tegas menyatakan bahwa dunia pendidikan di Yahukimo harus segera dipulihkan. Ia menekankan perlunya komitmen perdamaian dari semua pihak yang terlibat dalam konflik. Menurutnya, konflik yang terus berkepanjangan hanya akan melahirkan generasi yang tertinggal dalam hal kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua Pegunungan.
“Audiensi ini kami lakukan agar proses belajar-mengajar terus berjalan dan konflik di wilayah sekolah harus dihentikan,” ujar Edius, menekankan pentingnya keberlanjutan pendidikan.
Desakan untuk Deklarasi Zona Aman Sekolah
Menyikapi situasi yang genting ini, KPMY melayangkan desakan kuat kepada pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) untuk segera mendeklarasikan sekolah sebagai zona netral yang bebas dari segala bentuk aktivitas militer. Mahasiswa berargumen bahwa guru adalah warga sipil murni yang tidak memiliki kaitan apa pun dengan konstelasi politik maupun konflik bersenjata yang terjadi di wilayah tersebut.
Selain itu, kerusakan fasilitas pendidikan yang diakibatkan oleh dampak perang juga menjadi sorotan tajam. Kerusakan ini tidak hanya menghambat proses belajar mengajar saat ini, tetapi juga berpotensi menghambat akses layanan publik jangka panjang. KPMY juga menuntut adanya perlindungan hukum dan fisik yang memadai bagi para guru agar mereka merasa aman dan bersedia kembali mengajar di ruang-ruang kelas.
Menurut pandangan KPMY, transformasi sosial yang positif di Yahukimo tidak akan pernah tercapai jika sarana vital untuk mencerdaskan anak bangsa justru dijadikan sebagai pangkalan keamanan atau medan pertempuran.
“Guru harus dilindungi agar bisa menjalankan tugas mendidik anak-anak Yahukimo tanpa rasa takut,” tegas Edius, menggarisbawahi peran krusial guru dalam pembangunan generasi penerus.
Pendekatan Keamanan Berbasis Perlindungan Sipil sebagai Solusi
KPMY menawarkan pendekatan keamanan yang berbasis pada perlindungan sipil sebagai solusi konkret untuk mengurai benang kusut krisis pendidikan di Dekai. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga agar institusi pendidikan tetap steril dari segala bentuk kekerasan dan aktivitas militer.
Lebih lanjut, KPMY mendorong seluruh elemen masyarakat luas untuk terlibat aktif dalam menjaga ekosistem belajar yang inovatif dan efektif, bahkan di tengah situasi yang sulit. Sinergi antara tokoh adat, tokoh agama, dan para pemuda dinilai sangat diperlukan untuk menciptakan rasa aman kolektif di lingkungan institusi pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah.
Mahasiswa menekankan bahwa pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama, melampaui kepentingan kelompok mana pun, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal secara keseluruhan. Harapan besar kini tertumpu pada semua pihak yang memegang senjata agar segera menahan diri dan menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi anak-anak Papua untuk mendapatkan pendidikan.
“Kami mengajak semua pihak peduli terhadap pendidikan sekitar karena ini adalah investasi jangka panjang daerah,” pungkas Edius, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga masa depan generasi muda Yahukimo.
