Rieke Sorot Data Miskin: BPJS Kesehatan Nonaktifkan Penerima Bantuan

Pembenahan Data Peserta BPJS Kesehatan: Antara Administrasi dan Nasib Rakyat

Perubahan status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan tengah menjadi sorotan. Keputusan ini bukan sekadar persoalan administrasi belaka, melainkan menyentuh langsung nasib dan akses layanan kesehatan bagi jutaan masyarakat yang dikategorikan kurang mampu. Proses pembenahan data yang sedang berlangsung ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran, terutama terkait validitas data kemiskinan dan dampaknya terhadap keberlanjutan jaminan kesehatan.

Peserta PBI merupakan segmen masyarakat yang iuran jaminan kesehatannya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berbeda dengan peserta mandiri yang harus menyisihkan dana bulanan, peserta PBI menikmati layanan kesehatan tanpa biaya iuran. Namun, hak perawatan mereka terbatas pada Kelas III dan tidak memungkinkan untuk naik kelas saat menjalani pengobatan.

Desakan DPR untuk Pembenahan Menyeluruh

Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap ketidaksinkronan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap data tersebut. Menurut Rieke, data yang tidak akurat berpotensi menciptakan gambaran keliru mengenai tingkat kemiskinan nasional, sekaligus berdampak langsung pada akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kebijakan yang tidak tepat sasaran adalah konsekuensi logis dari data yang tidak valid.

Dalam sebuah rapat konsultasi yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Kesehatan, Rieke memaparkan perhitungan berdasarkan data per Februari 2026. Tercatat sebanyak 96,5 juta peserta PBI ditanggung oleh APBN, sementara 47,3 juta peserta lainnya dibebankan pada APBD. Total peserta PBI mencapai 143.908.293 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 287 juta jiwa, angka ini menunjukkan bahwa 50,31 persen penduduk Indonesia dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Angka persentase kemiskinan yang begitu tinggi ini patut dipertanyakan. Rieke secara langsung menanyakan validitas data kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis pada data faktual dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto saat pelantikan.

Rieke juga mengingatkan kembali bahwa Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS lahir dari perjuangan panjang untuk menjamin prinsip kegotongroyongan dan nirlaba dalam sistem jaminan sosial. Proses pengesahan regulasi ini, yang ia ikuti secara langsung pada tahun 2011, tidaklah mudah.

Sebagai solusi konkret, Rieke mengajukan dua rekomendasi utama:

• Mengaktifkan Kembali Peserta PBI yang Dinonaktifkan: Pemerintah diminta segera mengaktifkan kembali peserta PBI yang statusnya telah dinonaktifkan. Dampak penonaktifan ini langsung menyangkut keselamatan jiwa masyarakat. Rieke menyebutkan bahwa biaya untuk mengaktifkan kembali 120.472 orang hanya sekitar 15,1 miliar rupiah, sebuah angka yang diyakininya sudah dialokasikan dalam anggaran.
• Membangun Ekosistem Data Terintegrasi: Rekomendasi kedua adalah pembangunan basis data negara yang dimulai dari tingkat desa dan kelurahan. Rieke meyakini bahwa ketepatan sasaran anggaran sangat bergantung pada ketepatan data.

Rieke menegaskan bahwa pembenahan data PBI bukan hanya urusan administrasi, melainkan menyangkut nasib dan keselamatan jutaan rakyat. Di balik setiap angka dalam data negara, terdapat pertaruhan nasib dan nyawa masyarakat.

Respons BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa penonaktifan status PBI bukanlah kewenangan BPJS Kesehatan, melainkan Kementerian Sosial (Kemensos). Ia mengungkapkan bahwa banyak peserta PBI yang statusnya tiba-tiba dinonaktifkan, namun BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mereka sebagai PBI.

Kebijakan penonaktifan PBI, menurut Ali Ghufron, didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku sejak Februari 2026. Mereka yang tidak memenuhi syarat sebagai PBI tentu tidak akan diaktifkan. Ia mengimbau masyarakat untuk mengecek status keanggotaan JKN mereka melalui aplikasi Mobile JKN.

Bagi masyarakat yang merasa berhak atas kepesertaan PBI namun statusnya dinonaktifkan, Ali Ghufron menyatakan bahwa mereka dapat mengajukan komplain dan berpotensi diaktifkan kembali dengan tiga syarat utama:

1. Orang tersebut memang terdaftar sebagai peserta PBI pada bulan sebelumnya.
2. Orang tersebut masuk dalam kategori miskin atau rentan miskin.
3. Orang tersebut benar-benar membutuhkan pelayanan gawat darurat kesehatan.

Ia menyarankan agar masyarakat segera melaporkan kepada Dinas Sosial setempat dan menginformasikan kepada BPJS Kesehatan.

Penolakan Pasien dan Penegasan Rumah Sakit

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien, meskipun status asuransi kesehatan mereka, termasuk PBI, telah dinonaktifkan. Ia menekankan bahwa rumah sakit wajib melayani pasien terlebih dahulu, dan urusan administrasi dapat diproses kemudian.

Menanggapi keluhan pasien cuci darah yang ditolak karena status BPJS Kesehatan PBI mereka tiba-tiba nonaktif, Gus Ipul (sapaan akrab Saifullah Yusuf) meminta rumah sakit untuk segera menangani pasien tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap pasien, baik terdaftar BPJS maupun bukan, harus segera mendapatkan penanganan, terutama bagi mereka yang membutuhkan perawatan intensif seperti cuci darah.

Koordinasi Kemenkes, BPJS, dan Kemensos

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga merespons keluhan pasien cuci darah yang tidak dapat mengakses layanan BPJS Kesehatan akibat penonaktifan status PBI JK. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk mencari solusi.

Pertemuan antara kedua instansi tersebut akan segera digelar untuk membahas mekanisme pengaktifan kembali kepesertaan pasien, khususnya bagi penderita penyakit kronis. Pembahasan teknis akan difokuskan pada alternatif solusi agar pasien tetap dapat memperoleh layanan kesehatan.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, dr. Azhar Jaya, menegaskan bahwa perbaikan sistem akan terus diupayakan. Ia memastikan bahwa pelayanan pasien tidak boleh terhenti, sembari menunggu penyelesaian teknis terkait kepesertaan PBI JK. Kemenkes berkomitmen untuk memastikan tidak ada lagi pasien cuci darah yang terhambat akses pengobatannya.