Solok Selatan Tegas Pertahankan Wilayah, Menepis Isu Penggabungan ke Dharmasraya
SOLOK SELATAN, SUMATERA BARAT – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengambil sikap tegas untuk meredam polemik batas wilayah yang belakangan ini ramai diperbincangkan publik. Pihak eksekutif setempat secara resmi menegaskan komitmennya untuk menjaga keutuhan wilayah administratif dari berbagai wacana pemecahan atau penggabungan. Langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap aspirasi masyarakat akar rumput, namun tetap menggarisbawahi bahwa setiap aspirasi harus mengikuti koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pernyataan strategis ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Solok Selatan, Syamsurizaldi. Tindakan ini dianggap mendesak untuk merespons maraknya informasi dan wacana penggabungan beberapa nagari ke Kabupaten Dharmasraya yang beredar luas di ruang siber. Isu yang memicu kegaduhan ini secara spesifik menyasar tiga nagari di Kecamatan Sangir Batang Hari, yaitu Nagari Lubuk Ulang Aling, Nagari Lubuk Ulang Tengah, dan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan.
Menyadari potensi kerawanan sosial dan administratif, jajaran eksekutif Solok Selatan segera bergerak cepat melakukan konsolidasi internal. Rapat koordinasi tingkat tinggi pun digelar, dipimpin langsung oleh Bupati, untuk memetakan duduk perkara secara objektif dan faktual. Pertemuan strategis yang berlangsung pada Selasa, 19 Mei lalu, tidak hanya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, tetapi juga mengundang pemangku kebijakan di tingkat nagari, pemuka adat, serta tokoh masyarakat setempat guna memastikan dialog berjalan secara inklusif.
Temuan Rapat Koordinasi: Isu Pemindahan Belum Memiliki Dasar Resmi
Berdasarkan keterangan resmi yang diperoleh, Syamsurizaldi mengungkapkan bahwa rapat koordinasi tersebut dirancang sebagai wadah resmi untuk menyaring informasi yang sahih. Pemerintah daerah memandang penting untuk mendengarkan kesaksian langsung dari para pemangku kepentingan demi menghindari distorsi berita.
“Kami dari jajaran pemerintahan daerah memahami betul dan senantiasa menindaklanjuti setiap dinamika isu yang berkembang di tengah warga. Rapat koordinasi kemarin sengaja dilaksanakan agar kita semua memperoleh gambaran informasi secara utuh, terbuka, dan tentu saja seobjektif mungkin,” ujar Syamsurizaldi.
Hasil investigasi dan tabulasi data selama rapat tersebut mengungkap fakta menarik. Desas-desus mengenai keinginan perpindahan wilayah administrasi ini ternyata tidak didasarkan pada konsensus kolektif yang sah di tingkat bawah. Tim penilai pemerintah kabupaten tidak menemukan satu pun dokumen tertulis atau bukti riwayat musyawarah resmi yang pernah digelar oleh institusi lokal terkait isu ini.
Isu perpindahan ini belum pernah dibahas bersama oleh pemerintah nagari, lembaga Badan Musyawarah (Bamus), ninik mamak, maupun alim ulama setempat. Sebagian besar pemangku adat dan perangkat desa justru mengaku terkejut dengan meluasnya isu penyerahan wilayah tersebut. Mereka menyatakan bahwa informasi mengenai klaim pemindahan wilayah nagari itu sejauh ini hanya mereka ketahui dari laporan media massa serta unggahan viral di platform media sosial.
Pentingnya Proses Hukum dalam Perubahan Batas Wilayah
Menyikapi fenomena tersebut, Syamsurizaldi mengingatkan publik bahwa tata kelola batas daerah tidak dapat diputuskan secara emosional atau sepihak. Aspirasi terkait perubahan batas teritorial menuntut pemenuhan mekanisme hukum yang rigid, pelibatan publik dalam skala luas, serta kajian dokumen yang berlapis.
Pihak administrasi kabupaten menekankan bahwa pergeseran garis batas wilayah bukan sekadar perkara perpindahan koordinat peta kartografi semata. Dampak turunan dari kebijakan tersebut sangat kompleks karena berkelindan langsung dengan aspek hukum tata negara, struktur birokrasi pemerintahan, hingga kepastian pelayanan publik. Lebih jauh lagi, perubahan wilayah dipastikan berimbas masif pada dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, tata ruang nasional, hingga sistem pengalokasian dan pengelolaan keuangan negara di tingkat pusat. Oleh karena itu, kecerobohan administrasi dalam isu sensitif ini berisiko memicu kerugian kolektif.
Meskipun bersikap tegas terhadap aspek legalitas, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berjanji tidak akan menutup mata terhadap akar permasalahan utama. Isu-isu pemisahan wilayah umumnya dipicu oleh kerinduan warga terhadap pemenuhan akses fasilitas dasar dan pemerataan stimulus ekonomi yang lebih cepat. Pemerintah daerah mengklaim bahwa masukan mengenai akselerasi pembangunan serta kualitas pelayanan publik ini akan dijadikan catatan kritis yang berharga. Evaluasi berkala terhadap program kerja sektoral di Kecamatan Sangir Batang Hari dipastikan bakal ditingkatkan guna menjawab ekspektasi warga.
Soliditas Penolakan dan Imbauan Stabilitas
Sikap penolakan terhadap wacana aneksasi wilayah ke kabupaten tetangga ini semakin solid menyusul lahirnya pakta kesepahaman bersama. Para Wali Nagari, Ketua Bamus, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), hingga Camat Sangir Batang Hari secara bulat menandatangani pernyataan sikap menolak pemisahan diri.
Di akhir keterangannya, Sekda Solok Selatan mengimbau segenap elemen masyarakat untuk tetap tenang dan bahu-membahu mewujudkan stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing. Warga diminta bersikap kritis terhadap limpahan informasi digital yang belum terverifikasi kebenarannya agar tidak terpecah belah. Stabilitas daerah dipandang sebagai modal utama bagi pemerintah untuk melanjutkan program-program infrastruktur yang sedang berjalan. Pemerintah berjanji akan terus hadir, mengawal aspirasi secara adil, dan memastikan tidak ada satu pun nagari di Solok Selatan yang merasa ditinggalkan dalam proses pembangunan nasional.
