Tarique Rahman Dilantik Sebagai Perdana Menteri ke-11 Bangladesh, Membuka Era Pemerintahan Baru
Bangladesh hari ini secara resmi mengawali babak baru dalam sejarah politiknya dengan dilantiknya Tarique Rahman sebagai Perdana Menteri ke-11 negara tersebut. Pelantikan ini menandai transisi kekuasaan pasca pemilihan umum yang digelar pekan lalu, sebuah momen krusial yang dinanti-nantikan oleh jutaan rakyat Bangladesh. Rahman, yang juga merupakan perdana menteri pria pertama sejak tahun 1991, akan memimpin negara Asia Selatan ini selama lima tahun ke depan.
Upacara pengambilan sumpah jabatan yang sakral ini dipimpin langsung oleh Presiden Mohammed Shahabuddin di depan gedung parlemen yang megah di ibu kota, Dhaka. Bersamaan dengan pelantikan Perdana Menteri, sebanyak 49 anggota kabinet juga turut mengucap sumpah. Sebelumnya, 297 anggota parlemen telah resmi dilantik sebagai anggota parlemen ke-13, menunjukkan legitimasi dan representasi yang luas dalam struktur pemerintahan baru. Menariknya, susunan anggota parlemen yang dilantik mencakup perwakilan dari blok yang dipimpin oleh Jamaat-e-Islami Bangladesh, menunjukkan adanya upaya inklusivitas dalam pembentukan parlemen baru.
Penunjukan kabinet ini mencakup 25 menteri penuh dan 24 menteri negara, yang semuanya dilantik dalam sebuah upacara terpisah. Beberapa pos kementerian kunci telah diisi oleh figur-figur penting. Khalilur Rahman, seorang teknokrat, dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Amir Khasru Mahmud Chowdhury akan memegang amanah sebagai Menteri Keuangan dan Perencanaan. Sementara itu, Tarique Rahman sendiri akan tetap memegang portofolio pertahanan, sebuah indikasi kuat akan pentingnya sektor keamanan dalam agenda pemerintahannya.
Perubahan Lanskap Politik Pasca Pemberontakan 2024
Pemilihan umum yang baru saja usai ini memiliki makna historis yang mendalam. Ini adalah pemilu pertama yang diadakan sejak gelombang pemberontakan pada tahun 2024 berhasil menggulingkan pemerintahan Partai Liga Awami yang telah berkuasa selama 15 tahun. Perubahan rezim ini membuka jalan bagi dinamika politik yang baru dan memberikan kesempatan bagi kekuatan politik lain untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan.
Upacara pelantikan ini tidak hanya dihadiri oleh para pejabat domestik, tetapi juga menjadi ajang pertemuan para pemimpin dan pejabat asing, menunjukkan pengakuan internasional terhadap pemerintahan baru Bangladesh.
Tamu Internasional dan Penyerahan Kekuasaan
Kehadiran sejumlah tokoh internasional di upacara pelantikan menegaskan pentingnya momen ini bagi komunitas global. Di antara tamu kehormatan yang hadir adalah Presiden Maladewa, Mohamed Muizzu; Perdana Menteri Bhutan, Tshering Tobgay; Menteri Perencanaan Pakistan, Ahsan Iqbal; dan Wakil Sekretaris Jenderal Inggris, Seema Malhotra. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan dan hubungan diplomatik yang kuat antara Bangladesh dengan negara-negara tersebut.
Momen yang tak kalah penting adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintahan sementara kepada pemerintahan terpilih. Kepala pemerintahan sementara yang juga merupakan peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada pemerintahan baru yang dipimpin oleh Tarique Rahman.
Pemerintahan sementara telah memimpin Bangladesh sejak 8 Agustus 2024, sebuah periode yang dimulai setelah mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina meninggalkan negara itu pada 5 Agustus di tengah gelombang protes massa yang meluas. Di bawah kepemimpinan Muhammad Yunus dan timnya, pemilihan umum yang sukses digelar pekan lalu. Hasilnya adalah pembentukan pemerintahan terpilih pertama di Bangladesh dalam kurun waktu 18 bulan terakhir, sebuah pencapaian signifikan dalam proses demokrasi negara tersebut.
Hasil Pemilihan Umum dan Konstitusi
Dalam kontestasi politik kali ini, Partai Liga Awami memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Keputusan ini membuka ruang bagi partai-partai lain untuk bersaing memperebutkan kursi parlemen. Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan koalisinya berhasil meraih kemenangan telak, mengamankan mayoritas dua pertiga dengan perolehan 212 kursi parlemen.
Secara keseluruhan, terdapat 300 kursi parlemen yang diperebutkan. Namun, pemilihan untuk tiga kursi ditunda. Selain itu, terdapat 50 kursi cadangan yang diperuntukkan bagi perempuan. Alokasi kursi-kursi tambahan ini akan dilakukan sesuai dengan proporsi perolehan kursi partai masing-masing setelah parlemen mulai bersidang, sebuah mekanisme yang dirancang untuk meningkatkan representasi perempuan dalam legislatif.
Partisipasi pemilih dalam pemilu kali ini menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi. Lebih dari 127,6 juta warga Bangladesh terdaftar sebagai pemilih, dan tingkat partisipasi tercatat mencapai 59,44 persen. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya pada Januari 2024 yang hanya mencapai 41,8 persen.
Selain pemilihan umum, referendum serentak mengenai reformasi konstitusi juga digelar dan mendapat dukungan mayoritas dari rakyat. Suara setuju untuk reformasi konstitusi ini melampaui angka 60 persen, menunjukkan adanya mandat kuat dari publik untuk melakukan perubahan fundamental pada kerangka hukum negara.
