Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 1 Oktober 2026, merombak susunan pemerintahan di Jakarta. Perubahan itu mencakup pejabat setingkat menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga negara, hingga jajaran Ombudsman Republik Indonesia. Nama yang paling menyita perhatian adalah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang kini resmi dipercaya memimpin Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Penunjukan tersebut menandai pergeseran besar bagi Listyo Sigit setelah lebih dari lima tahun berada di pucuk pimpinan Polri. Ia menjabat sebagai Kapolri sejak Januari 2021, dan kini masuk ke lingkaran dekat Istana dengan tugas baru di bawah Presiden Prabowo. Pergantian ini menjadi salah satu keputusan utama dalam reshuffle yang diumumkan di hari yang sama.
Di level kabinet, Prabowo juga menetapkan sejumlah nama baru untuk kursi strategis. Bahlil Lahadalia diberi mandat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Sugiono ditunjuk sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurachman dipercaya mengisi posisi Menko Bidang Politik dan Keamanan. Untuk kementerian teknis, Arrmanatha Christiawan Nasir ditetapkan sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
Perubahan tidak berhenti di sana. Pada jajaran wakil menteri, pemerintah mengangkat Drajad Hari Wibowo sebagai Wamenko Bidang Perekonomian. Posisi Wamenkeu diisi oleh Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luki Alfirman. Sementara itu, Muhammad Saleh Mustafa menjadi Wamentan, dan Irwan Meilano mendapat penugasan sebagai Wamen Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
Rotasi juga terjadi di lembaga negara. Dedi Prasetyo ditetapkan sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Kemudian Ariyanto Wibowo menjadi Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan Muhammad Fadil Imran diangkat sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Langkah ini menunjukkan reshuffle tidak hanya menyentuh kabinet, tetapi juga struktur kelembagaan yang mendukung agenda pemerintahan.
Untuk Ombudsman RI, Prabowo mengisi sisa masa jabatan 2026–2031 dengan Nuzran Zoher sebagai ketua dan Radian Syam sebagai anggota. Seluruh pejabat yang baru diangkat juga akan memperoleh hak keuangan serta fasilitas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan keputusan ini, pemerintahan Prabowo memasuki fase penataan baru di awal masa kerja para pejabat yang ditunjuk.
Sumber: prokalteng.jawapos.com


