Jakarta, 3 Oktober 2026 — Perombakan kabinet yang kembali dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 1 Oktober 2026, dinilai bukan sekadar penyegaran kursi menteri. Direktur Trias Politika, Agung Baskoro, melihat ada pesan politik yang kuat, terutama lewat penempatan ulang dua figur yang selama ini dekat dengan Presiden ke-7 Joko “Jokowi” Widodo, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Pratikno.
Menurut Agung, keduanya menjadi titik penting dalam reshuffle ke-7. Listyo Sigit dipindahkan dari jabatan Kapolri ke posisi Kepala Staf Presiden, sedangkan Pratikno tidak lagi memimpin urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Ia menilai langkah itu mengarah pada upaya mengurangi dominasi poros Solo di lingkungan pemerintahan, meski keduanya tetap dipertahankan di lingkar Istana.
Agung menyoroti bahwa Sigit masih berstatus jenderal aktif bintang empat, tetapi tidak lagi memiliki kendali langsung atas institusi kepolisian. Dalam pandangannya, perpindahan itu membuat ruang pengaruh Sigit menyempit karena ia tak lagi memegang komando atas pergerakan personel. Meski begitu, penugasan sebagai KSP dan pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna oleh Prabowo menunjukkan bahwa Sigit tidak disingkirkan sepenuhnya.
Ia juga membaca penempatan Sigit sebagai bagian dari strategi Hambalang untuk tetap menjaga hubungan dengan banyak kekuatan politik, termasuk Solo. Selain poros Solo, Agung menyebut relasi dengan poros lain seperti Teuku Umar dan Cikeas juga ingin dirawat secara seimbang. Menurut dia, situasi menjelang Pemilu 2029 membuat Presiden ingin menata hubungan sejak dini agar transisi politik tidak berlangsung terlalu tajam apabila hubungan personal kelak berubah.
Nama Pratikno pun mendapat sorotan serupa. Agung menilai pengaruh mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu jauh lebih kecil saat kini duduk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024, tugas jabatan tersebut lebih banyak berkaitan dengan pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, tanpa kewenangan untuk menggerakkan sumber daya hingga ke daerah. Karena itu, menurutnya, posisi tersebut lebih simbolis dan menandai menurunnya daya dorong Solo dalam pemerintahan.
Di luar pembacaan soal poros politik, Agung menilai reshuffle juga berkaitan dengan upaya memulihkan kepuasan publik terhadap pemerintah. Ia mengutip survei Tempo Data Science pada Agustus 2026 yang menunjukkan kepuasan terhadap Prabowo-Gibran turun menjadi 37 persen, sementara survei Poltracking pada bulan yang sama mencatat angka 55,1 persen. Tekanan itu, kata dia, dipicu antara lain oleh harga kebutuhan pokok yang tinggi dan sulitnya mencari kerja.
Agung memperkirakan perubahan di kabinet belum berhenti. Ia menyebut masih ada sejumlah posisi yang dinilai rentan, sementara model Prabowo merangkul banyak tokoh dan kelompok dinilai berdampak pada membesarnya struktur pemerintahan dan beban anggaran. Dalam pandangannya, pilihan terhadap diplomat senior Arrmanatha Nasir di Kementerian Luar Negeri, penguatan posisi Wakil Menko Perekonomian, hingga penunjukan Sarmuji di Kementerian Perindustrian mencerminkan kombinasi pertimbangan teknokratis dan politik yang akan terus mewarnai langkah Prabowo ke depan.
Sumber: www.idntimes.com
