Perubahan pucuk pimpinan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dari Muhammad Qodari ke Syahganda Nainggolan kembali memunculkan kritik soal cara pemerintah menempatkan pejabat di posisi strategis itu. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai, empat kali pergantian kepala Bakom dalam rentang dua tahun menunjukkan jabatan tersebut belum diisi dengan mempertimbangkan kompetensi, terutama kemampuan di bidang komunikasi publik.
Jamiluddin menyebut kondisi itu ironis karena, menurut dia, pergantian berulang semestinya tidak terjadi jika sosok yang dipilih benar-benar memiliki dasar keilmuan dan pengalaman yang sesuai. Ia mengatakan, jabatan kepala Bakom membutuhkan figur yang memahami kerja komunikasi pemerintah secara profesional, bukan sekadar memiliki kedekatan atau latar belakang nonkomunikasi.
Dalam pandangannya, penunjukan Qodari sebelumnya memang patut dipersoalkan. Ia menilai Qodari tidak memiliki landasan kuat di ilmu komunikasi, terutama komunikasi publik, karena latar pendidikan Qodari berada di bidang politik. Akibatnya, pendekatan yang dipakai dalam menyampaikan pesan pemerintah cenderung lebih bernuansa politik ketimbang komunikasi yang efektif untuk publik.
Jamiluddin menjelaskan, bila komunikasi pemerintah terlalu dipengaruhi orientasi politik, fungsi utamanya bisa bergeser. Alih-alih menjadi sarana pertukaran informasi yang jernih, komunikasi justru berpotensi dipakai untuk memengaruhi opini, menjaga kekuasaan, atau membentuk citra tertentu. Ia juga mengingatkan bahwa cara seperti itu dapat membuka ruang distorsi informasi dan manipulasi, karena fakta yang disampaikan ke masyarakat bisa dipilah sesuai kebutuhan.
Dampak lanjutannya, kata dia, adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Masyarakat bisa menjadi lebih skeptis jika pesan yang keluar dari pemerintah dianggap punya motif politik. Jamiluddin juga menyoroti risiko lain, yakni menguatnya polarisasi di tengah masyarakat apabila pola komunikasi yang dipakai memakai skema “kita melawan mereka”, yang menurutnya dapat memperlebar perbedaan dan memicu ketegangan sosial.
Meski demikian, pergantian dari Qodari ke Syahganda tidak sepenuhnya membuat Jamiluddin optimistis. Ia menilai Syahganda Nainggolan juga tidak memiliki latar akademik komunikasi, sebab keahliannya berada di bidang ilmu kesejahteraan sosial. Dengan latar itu, ia menilai bekal Syahganda dalam komunikasi publik relatif terbatas, meskipun ia tidak bermaksud merendahkan.
Jamiluddin turut mengingatkan bahwa Syahganda dikenal sebagai aktivis, sehingga ada kekhawatiran pendekatan politik kembali mendominasi kerja komunikasi pemerintah. Menurut dia, Bakom semestinya dipimpin tokoh yang benar-benar kompeten di komunikasi publik agar lembaga itu mampu membantu menyelesaikan masalah, bukan justru menjadi sumber persoalan baru bagi presiden. Ia menambahkan, Indonesia memiliki banyak pakar komunikasi yang layak dipertimbangkan untuk posisi tersebut.
Sumber: jawapos.com
