Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Minggu, 4 Oktober. Pertemuan itu membahas penguatan fungsi Bakom sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menjelaskan program serta manfaat kebijakan negara dengan cara yang lebih mudah dipahami publik.
Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan akun Instagram @sekretariat.kabinet. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan bahwa komunikasi pemerintah perlu memakai bahasa yang sederhana agar pesan yang disampaikan tidak berjarak dengan kebutuhan warga. Menurut keterangan tersebut, Bakom diminta tidak hanya menyampaikan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga menerangkan tujuan dan pertimbangan di balik setiap kebijakan.
Prabowo juga memberi perhatian pada arah kerja komunikasi pemerintah yang tak sebatas satu arah. Ia mengingatkan agar Bakom ikut mendengar respons masyarakat, termasuk masukan, keluhan, dan kritik, lalu meneruskannya kepada kementerian dan lembaga terkait, juga kepada Presiden. Dengan begitu, Bakom diharapkan menjadi saluran yang membantu pemerintah menangkap suara publik secara langsung.
Pertemuan di Hambalang itu dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat pola komunikasi pemerintah yang lebih terbuka dan dialogis. Hubungan antara pemerintah, media, dan masyarakat disebut perlu dijaga secara berkesinambungan supaya informasi kebijakan tidak hanya cepat sampai, tetapi juga dapat dipahami secara utuh oleh publik.
Dalam keterangan yang sama, Sekretariat Kabinet menyebut penguatan Bakom penting agar masyarakat bisa melihat bukan hanya hasil akhir dari kebijakan, melainkan juga arah pemikiran Presiden dalam mengambil keputusan. Penjelasan yang lebih lengkap diharapkan dapat membantu publik memahami konteks dari setiap langkah pemerintah, sekaligus memastikan aspirasi warga tetap masuk ke proses pengambilan kebijakan.
Langkah ini menempatkan Bakom sebagai salah satu simpul penting dalam komunikasi pemerintahan Prabowo. Di tengah arus informasi yang cepat dan beragam, pemerintah ingin pesan resmi disampaikan secara jelas, ringkas, dan dekat dengan bahasa masyarakat, sambil tetap membuka ruang bagi kritik sebagai bagian dari evaluasi kebijakan.
Sumber: kumparan.com
