Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertemu Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali untuk membahas rencana investasi data center BDx di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Pertemuan yang berlangsung di Rumah Perubahan pada Minggu (4/10/2026) itu menempatkan isu lingkungan sebagai perhatian utama, terutama karena proyek tersebut berkaitan dengan pusat data berbasis kecerdasan buatan atau AI yang membutuhkan pasokan air dan pengelolaan dampak yang cermat.
Rhenald meminta agar Jawa Barat tetap ramah investasi, tetapi tidak mengabaikan kelestarian alam. Ia menyebut pembangunan ekonomi dan penurunan kemiskinan memang penting, namun keduanya harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa proyek apa pun yang masuk ke daerah itu tidak boleh merusak alam, termasuk rencana data center di kawasan Jatiluhur.
Ia juga mengingatkan bahwa kebutuhan air untuk data center AI perlu dihitung sejak awal secara menyeluruh. Menurut Rhenald, Waduk Jatiluhur memiliki banyak peran sekaligus, mulai dari irigasi, pasokan air baku, kebutuhan industri, pertanian, perikanan, hingga pembangkit listrik. Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu berhati-hati agar satu kebijakan tidak memunculkan masalah baru di sektor lain.
Rhenald bahkan meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa hanya karena proyek terlihat menjanjikan di permukaan. Menurut dia, kajian harus dilakukan secara utuh dan terintegrasi, bukan sekadar berangkat dari seremoni peletakan batu pertama atau klaim penciptaan lapangan kerja. Ia menilai pemimpin harus mampu melihat risiko secara lengkap sebelum mengambil keputusan.
Dedi Mulyadi merespons dengan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap membuka pintu bagi investasi, tetapi tidak akan memberi kelonggaran jika ada pelanggaran lingkungan. Ia menekankan sikap tegas pemerintah dalam menjaga aturan, sekaligus memastikan investasi yang masuk tetap memberi manfaat. Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyampaikan bahwa pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung dan AMDAL berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Karena itu, Pemprov Jabar memilih mendampingi proses kajian dengan menurunkan lima tim ahli untuk membantu Pemkab Purwakarta menyusun AMDAL proyek pusat data BDx CGK 4 di Kecamatan Jatiluhur. Pembahasan lanjutan digelar di Gedung Negara, Kompleks Pemkab Purwakarta, Senin (5/10/2026), dan dihadiri tim ahli dari BRIN, Dinas LH, Dinas PUTR, PJT II, serta Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein. Dedi mengatakan, pelibatan para ahli diperlukan agar kajian bersifat komprehensif, objektif, dan mampu memetakan risiko pembangunan maupun operasional data center berbasis AI tersebut.
Selain aspek lingkungan, Dedi juga menekankan agar fasilitas itu nantinya memberi manfaat yang lebih luas bagi warga Jawa Barat. Ia berharap penggunaan teknologi AI di data center tersebut tidak hanya menguntungkan bisnis, tetapi juga mendukung layanan publik, terutama bagi pemerintah daerah di provinsi itu.
Sumber: jabar.tribunnews.com
