šŸ”„ TERKINI

Tiga Pemohon Uji Aturan Pensiun Presiden, Mahasiswa Asal Bangli Jadi Salah Satunya

Erwin Oleh: Erwin
1 dilihat
Jumat, 20 November 2026 - 09:18 WIB • Waktu baca: 2 menit
Iklan Atas Artikel (Before Content)

Permohonan untuk menguji ketentuan mengenai pensiun Presiden dan Wakil Presiden telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh tiga orang, salah satunya mahasiswa asal Bangli, Bali, I Wayan Satria Pratama Bayu Negara. Perkara bernomor 428/PUU-XXIV/2026 itu tercatat pada 16 November 2026. Para pemohon, menurut Satria, sedang menyiapkan persidangan yang dijadwalkan pada 25 November 2026.

Objek pengujian mereka adalah Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 beserta penjelasannya. Ketentuan tersebut memberikan hak pensiun kepada Presiden dan Wakil Presiden yang mengakhiri masa jabatan secara terhormat. Para pemohon menilai aturan itu belum memberi tolok ukur yang jelas untuk menentukan keadaan yang dapat berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat.

Dalam permohonannya, ketiganya menyatakan ketidakjelasan itu berpotensi berbenturan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin kepastian hukum yang adil. Usulan mereka mencakup sejumlah keadaan yang dinilai perlu menjadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat: terpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana berencana dengan ancaman hukuman paling sedikit dua tahun, pelanggaran sumpah jabatan, serta perbuatan tercela. Mereka berharap aturan mengenai konsekuensi pemberhentian, termasuk hak pensiun, menjadi lebih pasti.

Satria menjelaskan pada 19 November 2026 bahwa gugatan tersebut berangkat dari kajian tentang kepastian hukum, khususnya dalam pengaturan hak pensiun bagi mantan kepala negara dan wakilnya. Ia dan rekan-rekannya memandang pengajuan perkara sebagai cara membawa pembelajaran akademik ke dalam pembahasan konstitusi dan pembaruan hukum. Permohonan itu masih merupakan pandangan para pemohon; MK akan memeriksa perkara melalui persidangan.

Satria berasal dari Banjar Serongga, Desa Songan B, Kintamani, Kabupaten Bangli. Ia menyandang gelar Sarjana Hukum dan menempuh Magister Ilmu Hukum angkatan 2025 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain aktif dalam penulisan akademik hukum, ia mengikuti kompetisi esai dan kebijakan publik. Salah satu tulisannya, berjudul ā€œIus Constituendum of Regulating Trading in Influence as a Form of Corruptionā€, diterbitkan dalam jurnal hukum pada 2026.

Dalam kompetisi bertema hukum dan lingkungan, Satria bersama rekan satu angkatan meraih medali perak serta penghargaan Best Favorite Poster pada AMPHI Law Essay Competition Vol. 2. Ia juga memperoleh predikat Best Critical Analysis Policy Paper Competition dari ARUS PUBLIKA pada November 2026. Dua pemohon lain memiliki latar belakang berbeda: Marcellinoananta Surya Timur sedang menjalani pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana, sedangkan Agripa Tri Fosa Sianipar merupakan praktisi hukum.

Tinggalkan Tanggapan

Indeks Berita →