Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan upah minimum nasional dari RM1.700 menjadi RM2.000 per bulan. Jika dikonversi, kebijakan itu setara sekitar Rp8,7 juta dan akan mulai diterapkan pada Juni 2027. Pengumuman tersebut disampaikan saat pemaparan Anggaran Belanja Negara 2027 di tengah upaya pemerintah menjaga daya beli rumah tangga, memperkuat usaha kecil, dan tetap mempertahankan laju ekonomi di tengah tekanan fiskal.
Dalam rancangan anggaran fiskal untuk tahun 2027, Anwar mengajukan belanja negara sebesar RM459,8 miliar. Ia menegaskan bahwa kebijakan pengupahan ini tidak sekadar soal nominal gaji, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan keluarga untuk menabung, kesempatan pekerja memperoleh pendapatan yang layak, dan ruang tumbuh bagi usaha mikro. “Pertanyaannya adalah apakah pertumbuhan ekonomi membuka kemungkinan bagi keluarga untuk menabung, pekerja untuk memperoleh upah layak, dan bisnis mikro untuk bertumbuh,” kata Anwar, dikutip CNA pada Senin (12/10/2026).
Pemerintah Malaysia memberi pengecualian sementara bagi bisnis mikro, kecil, dan menengah dengan omzet tahunan hingga RM50 juta. Artinya, kenaikan upah minimum tidak langsung berlaku penuh untuk kelompok usaha tersebut pada tahap awal. Langkah ini dipilih agar penyesuaian upah tidak terlalu membebani pelaku usaha yang masih rentan, terutama ketika pemerintah juga harus merespons volatilitas harga minyak dunia yang memengaruhi kondisi fiskal negara.
Selain upah minimum umum, pemerintah juga menyiapkan reformasi pengupahan bagi pekerja terampil dan lulusan perguruan tinggi. Untuk kelompok ini, Malaysia menetapkan upah minimum sebesar RM2.500 per bulan. Anwar menilai batas terendah upah selama ini belum mencerminkan tingkat kualifikasi sebagian tenaga kerja terampil. Ia menambahkan, “Upah minimum hanya menaikkan batas pendapatan terendah pekerja, tetapi upah pekerja terampil masih belum sebanding dengan kualifikasi yang dimiliki,” ujarnya, mengutip Malay Mail.
Di sisi lain, Anwar juga menyinggung komitmen perusahaan milik negara dan perusahaan yang menerima investasi pemerintah untuk menaikkan gaji di kisaran RM3.100 hingga RM3.400. Kebijakan itu diperkirakan berdampak pada sekitar 230.000 pekerja. Pemerintah juga menyiapkan dukungan bagi pekerja gig melalui anggaran fiskal, termasuk kerja sama investasi senilai RM160 juta dengan Grab untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pekerja di sektor transportasi dan pengantaran daring.
Anwar menyebut sekitar 600.000 warga Malaysia menggantungkan penghasilan pada pekerjaan layanan transportasi dan pengiriman barang online. Karena itu, pemerintah ingin memastikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi kelompok pekerja tersebut. Secara makro, kebijakan upah ini juga diarahkan agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya dinikmati sebagian kelompok, melainkan lebih luas dirasakan masyarakat.
Untuk 2027, Malaysia memperkirakan ekonomi tumbuh pada rentang 4,2% hingga 5,2% per tahun, ditopang oleh permintaan domestik yang masih kuat. Pemerintah juga sebelumnya menaikkan proyeksi pertumbuhan 2026 setelah kinerja ekonomi dinilai lebih baik dari perkiraan. Kini, pertumbuhan ekonomi Malaysia diproyeksikan berada di kisaran 4,8% hingga 5,3% pada 2026, lebih tinggi dibanding estimasi awal 4% hingga 5%. Pada paruh pertama 2026, ekonomi Malaysia tumbuh 5,7%.
