Polri menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Irjen Eko Hadi Santoso dalam penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Keputusan etik itu diumumkan di Mabes Polri pada Selasa, 17 November 2026. Di sisi lain, Brigjen TK masih diperiksa dan ditempatkan di tempat khusus untuk mendalami dugaan perannya dalam perkara tersebut.
Hasil sidang Komisi Kode Etik Polri menyatakan Eko melakukan pemufakatan untuk mengakses secara ilegal perangkat teknologi kepolisian guna menyadap. Pelanggaran itu terjadi saat ia menjabat Kabagmon dan ketika bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Polri menilai tindakannya mencakup penyalahgunaan kewenangan serta pelaksanaan tugas yang tidak profesional dan tidak mengikuti prosedur.
Sidang berlangsung sekitar pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Komjen Hendro Pandowo memimpin majelis, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua. Anggota lainnya ialah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Toni Ariadi Efendi. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut perbuatan Eko tergolong tercela dan berujung pada sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Putusan itu merujuk pada Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, serta aturan kode etik kepolisian dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 yang telah diubah melalui Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026. Meski dijatuhi PTDH, Eko menyatakan akan menempuh banding. Karena itu, proses atas putusan etik tersebut masih memiliki tahapan lanjutan.
Pemeriksaan terhadap Brigjen TK berjalan bersamaan dengan perkembangan kasus Eko. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menempatkan perwira tinggi bintang satu itu dalam penempatan khusus. Trunoyudo mengatakan pemeriksaan masih berlangsung untuk menguji dugaan keterlibatannya dan hasilnya akan disampaikan kepada publik. Polri belum menyatakan pemeriksaan tersebut telah selesai atau menetapkan hasil akhirnya.
Nama TK sebelumnya muncul dalam pemaparan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di rapat kerja Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026. Suyudi menyampaikan bahwa TK diduga mendapat instruksi untuk melakukan pengawasan atau surveillance. Instruksi itu disebut berkaitan dengan kegiatan penyadapan tanpa permohonan penyidik. Dalam rangkaian keterangan tersebut, seorang pejabat berinisial AS diduga meneruskan perintah kepada operator, kemudian melaporkan hasilnya kepada LSP dan meminta TK melakukan pengawasan.
Kasus ini juga menyeret Irjen Ahrie Sonta, yang lebih dahulu menjalani sidang etik. Ia dinyatakan menyalahgunakan kewenangan untuk mengakses teknologi Polri dan melakukan penyadapan tidak sesuai prosedur, lalu dikenai PTDH. Dengan demikian, perkara tersebut telah menghasilkan sanksi terhadap Eko dan Ahrie, sementara pemeriksaan TK masih berjalan. Polri menyatakan personel yang terbukti menyalahgunakan wewenang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan.


