Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, hadir di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 2 Desember 2025. Kehadirannya tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Bank BJB. Ia menjelaskan bahwa kehadirannya sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum dan komitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas.
Penghormatan terhadap Supremasi Hukum
Ridwan Kamil menyatakan bahwa ia datang ke KPK dalam rangka memberikan keterangan sebagai saksi. Menurutnya, hal ini menjadi momentum penting untuk memberikan klarifikasi yang relevan agar penyidik dapat memperoleh gambaran yang utuh dan jelas tentang perkara yang sedang ditangani.
“Intinya, saya hari ini memberikan rasa penghormatan tertinggi untuk supremasi hukum. Maka saya datang (ke KPK) dalam rangka transparansi dan juga kewajiban akuntabilitas sebagai mantan pejabat publik,” ujarnya sebelum memasuki gedung KPK.
Ia menilai bahwa undangan dari lembaga antirasuah tersebut telah dinantikannya. Hal ini dinilai penting untuk meluruskan persepsi publik yang berkembang tanpa adanya klarifikasi resmi.
“Tanpa klarifikasi, persepsi publik bisa liar dan cenderung merugikan. Dan saya siap untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada KPK,” tambahnya.
Penjelasan Setelah Pemeriksaan
Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih enam jam, Ridwan Kamil mengaku lega telah menunaikan kewajibannya sebagai warga negara. Ia menyebut telah memberikan keterangan seluas-luasnya untuk membantu kerja penyidik agar kasus tersebut dapat tuntas.
“Hari ini saya sudah memberikan klarifikasi sebagai penghormatan terhadap supremasi hukum, tanggung jawab sebagai warga negara dengan memberikan keterangan seluas-luasnya, tanggung jawab pribadi sebagai anak bangsa untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas,” ucapnya usai pemeriksaan.
Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Kamil juga menjelaskan batasan kewenangan atau tugas pokok dan fungsi (tupoksi) seorang kepala daerah dalam pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penjelasan ini ditekankan agar publik memahami posisi gubernur dalam struktur korporasi BUMD.
Tidak Mengetahui Perihal Dana Iklan
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui perihal aliran dana iklan yang menjadi pokok perkara. Menurutnya, aksi korporasi BUMD sepenuhnya merupakan ranah eksekutif perusahaan, kecuali jika dilaporkan kepada gubernur.
“Pada dasarnya, dan yang utama, saya tidak mengetahui perkara dana iklan ini. Karena dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi oleh BUMD dilakukan oleh mereka sendiri,” katanya.
Ridwan Kamil menambahkan bahwa seorang gubernur lazimnya baru mengetahui aksi korporasi jika menerima laporan dari tiga pintu: direksi, komisaris sebagai pengawas, atau Kepala Biro BUMD.
“Ketiga-tiganya ini tidak memberikan laporan semasa saya menjadi gubernur. Maka, ketika ditanya apakah saya mengetahui atau tidak, saya jawab tidak tahu, apa lagi terlibat dan menikmati hasilnya,” ucapnya.
Menepis Isu Miring
Ia pun menepis isu miring terkait penggunaan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, termasuk isu kepemilikan aset yang sempat ramai diperbincangkan. “Jadi, semua yang pernah ramai itu menggunakan dana pribadi, (mobil mercy) juga dana pribadi,” katanya.
Menutup keterangannya, Ridwan Kamil berharap masyarakat dapat tetap tenang dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Ia meminta publik memberikan ruang bagi KPK untuk bekerja secara profesional dan memverifikasi seluruh fakta yang ada.
“Dengan adanya klarifikasi hari ini membuat semua spekulasi dan opini yang terbangun selama ini bisa clear,” katanya.
