🔥 TERKINI

Pigai Kritik Koordinasi Kemenko Kumham Imipas dan Paparkan Rencana Aturan Bisnis-HAM

Erwin Oleh: Erwin
10 dilihat
Rabu, 18 November 2026 - 13:39 WIB • Waktu baca: 2 menit
Iklan Atas Artikel (Before Content)

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mempertanyakan minimnya pertemuan koordinasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI pada Selasa, 17 November 2026, ia menyatakan belum pernah diundang Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra untuk rapat koordinasi selama 2 tahun 3 bulan masa jabatannya. Pigai menilai komunikasi antarkementerian perlu dibenahi agar penanganan persoalan HAM dapat berjalan bersama.

Menurut Pigai, bukan hanya rapat resmi yang tidak pernah melibatkannya; komunikasi untuk koordinasi dasar pun, sebagaimana ia sampaikan kepada anggota dewan, tidak berlangsung. Ia mempertanyakan cara fungsi kementerian koordinator dijalankan jika lembaga-lembaga yang berada dalam lingkup koordinasinya tidak duduk bersama. Pigai menyampaikan kritik tersebut sebagai ajakan untuk berbicara terbuka demi memperbaiki tata kerja pemerintahan.

Ia menghubungkan persoalan itu dengan penanganan kasus HAM yang membutuhkan keterlibatan sejumlah lembaga. Pigai mengatakan beberapa proses penyelidikan dilakukan sendiri olehnya. Sebagai contoh, ia menyinggung perkara yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan mengklaim pekerjaannya berkaitan dengan hasil putusan yang memenangkan pihak dalam perkara tersebut. Keterangan itu disampaikan Pigai dalam rapat, tanpa rincian lebih jauh mengenai perkara yang dimaksud dalam materi yang tersedia.

Pigai juga mengingatkan bahwa lemahnya kebersamaan antarlembaga dapat memperberat keadaan keluarga korban pelanggaran HAM. Menurut dia, keluarga korban tetap menghadapi penderitaan sekalipun institusi bekerja terpadu; kondisi itu berisiko semakin sulit ketika lembaga tidak bersatu. Karena itu, kritiknya mengenai rapat koordinasi tidak hanya menyangkut tata hubungan antarpejabat, tetapi juga menyentuh efektivitas penanganan persoalan yang berdampak pada korban.

Dalam agenda yang sama, Pigai memaparkan rencana memperkuat perlindungan HAM melalui perubahan Undang-Undang HAM. Salah satu gagasan yang diangkat ialah menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan sudut pandang tersebut, kerusakan alam juga berkaitan dengan hak masyarakat, bukan semata-mata persoalan ekologi. Pigai menyebut kementeriannya telah mengajukan rancangan aturan mengenai bisnis dan HAM.

Menurut Pigai, draf bisnis dan HAM itu telah berada di Istana dan menunggu pengesahan melalui peraturan presiden. Ia menyatakan rancangan tersebut akan membuka kewenangan bagi menteri terkait untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang merusak lingkungan. Pigai menyebut ada tiga bentuk sanksi, tetapi dalam paparannya ia secara khusus menegaskan kemungkinan penutupan perusahaan. Rencana tersebut, jika aturan yang diperlukan disahkan, akan memperluas pembahasan HAM ke tanggung jawab kegiatan usaha dan perlindungan lingkungan.

Tinggalkan Tanggapan

Indeks Berita →