Perwakilan daerah perlu mendapat tempat dalam pembahasan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, menurut anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pimpinan DPD sebagai pendampingnya untuk sisa masa pemerintahan. Usulan itu disampaikan kepada wartawan pada Jumat (20/11). Haji Uma menilai kebutuhan utama bukan hanya kesamaan pandangan dengan presiden, melainkan sosok yang mampu merangkul beragam unsur masyarakat dan memahami persoalan di daerah.
Haji Uma menegaskan gagasan tersebut bukan upaya lembaganya mengejar jabatan pemerintahan. Ia berpandangan, tokoh yang berasal dari daerah dapat menjembatani kepentingan masyarakat yang beragam. Selain itu, sosok yang tidak bernaung pada kepentingan partai tertentu dinilai berpeluang lebih fokus mendukung agenda presiden, tanpa membangun persaingan politik menjelang Pemilihan Presiden 2029.
Menurut Haji Uma, selama ini aspirasi daerah belum cukup dilibatkan dalam penentuan sejumlah posisi penting di tingkat nasional. Padahal, warga di berbagai wilayah merasakan langsung konsekuensi kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. DPD, sebagai lembaga negara yang keberadaannya diatur konstitusi untuk mewakili kepentingan daerah, dinilai memiliki akses langsung pada persoalan dan kebutuhan wilayah. Ia mendorong Prabowo memberi perhatian pada pengalaman para senator dalam memahami hubungan pusat dan daerah.
Ia menyebut calon wakil presiden ideal perlu menguasai persoalan fiskal di tingkat nasional maupun daerah, memahami kesenjangan pembangunan antardaerah, serta dapat mendorong kebijakan terlaksana sampai ke masyarakat. Haji Uma menilai pengalaman senator dalam menyerap aspirasi dan mengawal masalah wilayah dapat membantu kerja presiden. Dengan pemahaman tentang kondisi setempat, seorang wakil presiden dari DPD, menurutnya, bisa menghubungkan program pemerintah dengan kebutuhan daerah dan membantu menemukan hambatan pelaksanaannya.
Empat nama dari jajaran pimpinan DPD periode sekarang disebut Haji Uma sebagai figur yang patut dipertimbangkan: Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin dan tiga wakil ketua, yaitu Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, serta GKR Hemas. Ia menilai mereka memiliki pengalaman di pemerintahan atau parlemen dan mampu berkomunikasi dengan kelompok masyarakat yang berbeda. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo. Haji Uma juga mengingatkan bahwa pengisian jabatan tersebut memiliki mekanisme konstitusional.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih satu guna mengisi jabatan yang kosong. Haji Uma menyebut tiga manfaat strategis jika pilihan jatuh kepada tokoh DPD. Di antara alasan yang ia uraikan, figur nonpartisan dinilai dapat mengurangi persaingan di dalam koalisi dan membantu memperluas pelaksanaan program pemerintah ke daerah. Ia mengaitkan hal itu dengan pengetahuan senator mengenai karakteristik serta kebutuhan berbagai wilayah.


