🔥 TERKINI

UMP Kepri Ditetapkan Rp4,22 Juta, Dewan Pengupahan Matangkan Proyeksi UMK Batam 2027

Redaksi Oleh: Redaksi
1 dilihat
Sabtu, 21 November 2026 - 10:45 WIB • Waktu baca: 2 menit
Iklan Atas Artikel (Before Content)
Pertemuan Dewan Pengupahan dan unsur tripartit membahas penetapan upah minimum
Suasana rapat koordinasi pembahasan upah minimum yang melibatkan unsur pemerintah daerah, serikat buruh, dan perwakilan pengusaha. (Foto: Dok. Antara)

BATAMPENA.COM, BATAM – Pasca penetapan resmi Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau tahun 2027 sebesar Rp4.229.356 oleh Gubernur Kepri, Dewan Pengupahan Kota Batam langsung bergerak cepat melakukan kajian teknis guna merumuskan angka Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2027.

Sebagaimana diketahui, UMP Kepri 2027 mengalami kenaikan sebesar 9,02 persen atau naik Rp349.836 dari tahun sebelumnya. Penetapan tersebut dihasilkan melalui kesepakatan tripartit yang mengacu pada formulasi regulasi ketenagakerjaan nasional terbaru dengan memasukkan indikator pertumbuhan ekonomi dan indeks alfa.

Simulasi dan Dinamika Dewan Pengupahan Batam

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam mengungkapkan bahwa tim dewan pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, akademisi, serikat pekerja/buruh, dan asosiasi pengusaha (Apindo) tengah menggelar serangkaian pertemuan intensif.

Unsur buruh menyampaikan aspirasi kenaikan yang mencerminkan pemulihan daya beli pekerja terhadap kebutuhan hidup layak (KHL) di kawasan perkotaan industri, dengan usulan berada di kisaran Rp5,9 juta. Di sisi lain, kalangan pengusaha menekankan pentingnya menjaga kepastian operasional pabrik agar Batam tetap kompetitif dibanding negara tetangga.

Menjaga Keseimbangan Kesejahteraan dan Investasi

Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmennya untuk mengawal proses penetapan UMK secara objektif, transparan, dan berkeadilan. Target utamanya adalah menghasilkan rekomendasi upah yang melindungi kesejahteraan buruh tanpa mengorbankan iklim kondusif penanaman modal di Batam.

“Kami terus menjembatani komunikasi antara pekerja dan pengusaha. Semua simulasi berbasis data riil dari BPS, baik angka pertumbuhan ekonomi daerah maupun inflasi Batam. Diharapkan hasil rekomendasi ini segera final dan dapat diserahkan ke tingkat provinsi tepat waktu,” jelas pihak Disnaker.

Rekomendasi besaran UMK Batam 2027 nantinya akan diserahkan oleh Wali Kota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk kemudian ditetapkan secara legal melalui Surat Keputusan Gubernur sebelum batas akhir yang diamanatkan regulasi.

Tinggalkan Tanggapan

Indeks Berita →