Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan penjelasan mengenai pernyataannya tentang kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 melalui Instagram pada Sabtu (21/11/2026). Klarifikasi itu muncul sehari setelah produser film Para Perasuk, Siera Tamihardja, mengkritik sikapnya di malam puncak Festival Film Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta. Fadli mengatakan ia tidak menyangkal kekerasan seksual terjadi dan menyatakan kecaman terhadap perbuatan tersebut.
Fadli juga menegaskan bahwa pelaku kekerasan seksual, siapa pun orangnya, harus dimintai pertanggungjawaban. Ia menyebut bukti yang berkaitan dengan proses hukum maupun dokumentasi dapat disampaikan dan ditelaah. Namun, ia menilai membawa kasus tersebut ke pengadilan bukan perkara mudah. Pernyataan itu menjadi bagian dari responsnya terhadap polemik yang kembali mencuat setelah kritik disampaikan dari panggung penghargaan film.
Perbedaan pandangan terutama berkisar pada penggunaan istilah pemerkosaan massal. Fadli berpendapat sebutan tersebut perlu digunakan dengan cermat karena, menurut penafsirannya, kata massal mengandung makna adanya tindakan yang terstruktur dan sistematis. Ia meminta penyebutan itu ditopang bahan yang dapat diperiksa, termasuk kesaksian, arsip, laporan investigasi, serta informasi dan bukti hukum.
Dalam pandangannya, hingga kini belum tersedia catatan maupun bukti kuat yang cukup untuk memastikan bahwa pemerkosaan massal terjadi dalam kerusuhan 1998. Ia meminta setiap keterangan diuji sebelum dijadikan bagian dari penulisan sejarah. Menurut Fadli, penulisan tersebut perlu dilakukan secara independen oleh sejarawan, dengan membuka ruang bagi pemeriksaan publik dan menjaga ketepatan informasi.
Siera menyampaikan kritik ketika menerima penghargaan Film Cerita Panjang Terbaik untuk Para Perasuk di FFI 2026. Ia menyoroti sikap yang dianggapnya menyangkal tragedi pemerkosaan pada 1998 dan menilainya tidak menunjukkan empati. Kritik terbuka itu mendahului klarifikasi Fadli yang disampaikan keesokan harinya melalui media sosial.
Di sisi lain, catatan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komnas Perempuan mendokumentasikan puluhan kasus kekerasan seksual dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998. Catatan tersebut menjadi konteks penting dalam perdebatan mengenai bagaimana peristiwa itu disebut dan dicatat. Polemik ini mempertemukan tuntutan agar pengalaman korban diakui dengan penekanan pada pembuktian, dokumentasi, dan ketepatan istilah dalam penulisan sejarah.


