Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai Sufmi Dasco Ahmad memiliki sejumlah modal untuk menjadi calon pendamping Presiden Prabowo Subianto. Ia menempatkan hubungan panjang dan kesetiaan politik Dasco kepada Prabowo sebagai faktor yang menambah nilai Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu. Penilaian tersebut merupakan pandangan Ujang, bukan pengumuman mengenai calon wakil presiden.
Ujang menyebut keduanya telah bersama selama kurang lebih 35 tahun. Rentang waktu itu, menurut dia, memperlihatkan bahwa Dasco tetap berada di sisi Prabowo dalam perjalanan politik mereka. Kesetiaan tersebut dinilainya telah teruji, sehingga Dasco bukan sosok yang hanya mendekat saat ada peluang atau kepentingan tertentu.
Dalam pandangan Ujang, konsistensi Dasco mendampingi Prabowo menjadi salah satu alasan ia dianggap memiliki kapasitas sebagai figur pendamping. Ia menilai dukungan yang diberikan Dasco berlangsung dalam beragam keadaan. Karena itu, rekam jejak hubungan personal dan politik tersebut dipandang sebagai nilai tambah, meskipun tidak dengan sendirinya memastikan Dasco akan dipilih untuk posisi tertentu.
Ujang juga menyoroti sikap Dasco setelah Prabowo memenangi pemilihan presiden. Menurutnya, Dasco tidak tampak berusaha memperoleh kursi menteri ataupun jabatan lain di lingkungan eksekutif. Ia menyebut Dasco menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPR ketika mendapat arahan dari Prabowo, alih-alih meminta posisi di kabinet.
Sikap itu, kata Ujang, mencerminkan kesediaan Dasco mengikuti arah yang ditetapkan Prabowo. Ia menafsirkan kepatuhan dan kesediaan menjalankan penugasan tersebut sebagai bagian dari loyalitas politik Dasco. Dengan demikian, dasar penilaian Ujang mencakup bukan hanya lamanya hubungan mereka, melainkan juga cara Dasco merespons tugas dan keputusan politik.
Meski demikian, pernyataan Ujang sebatas analisis mengenai potensi Dasco sebagai pendamping Prabowo. Tidak ada keterangan dalam penilaian itu yang menunjukkan pencalonan wakil presiden telah diputuskan atau sedang dibahas secara resmi. Pandangan pengamat tersebut karenanya perlu dibedakan dari keputusan politik ataupun proses penetapan pasangan calon.


