Pembentukan Pasukan Polisi Transisi Palestina: Langkah Awal Pemulihan Ketertiban di Gaza
Jakarta – Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) telah memulai proses pendaftaran bagi calon anggota pasukan polisi transisi Palestina pada Kamis, 19 Februari 2026. Langkah ini menandai fase krusial dalam upaya pemulihan ketertiban masyarakat di Jalur Gaza yang telah dilanda konflik berkepanjangan. Badan teknokrat yang dipimpin oleh Ali Shaath ini berambisi untuk menciptakan stabilitas bagi 2,4 juta penduduk Gaza pascaperang melalui pembentukan pasukan sipil baru ini.
Antusiasme masyarakat terhadap kesempatan ini terbilang sangat tinggi. Nickolay Mladenov, utusan khusus yang mengawasi koordinasi pascaperang, melaporkan bahwa ribuan orang telah mendaftar hanya dalam beberapa jam pertama pembukaan pendaftaran. Hal ini menunjukkan adanya harapan besar dari masyarakat Gaza untuk segera merasakan kedamaian dan keamanan.
Target 12 Ribu Personel Terlatih untuk Menjaga Stabilitas Internal
Mayor Jenderal Jasper Jeffers, komandan pasukan penjaga perdamaian multinasional, menguraikan rencana ambisius untuk melatih total 12 ribu petugas polisi di Jalur Gaza. Pelatihan yang akan diberikan bersifat komprehensif dan dirancang untuk membekali para calon petugas dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.
Untuk menjadi bagian dari pasukan ini, para pelamar harus memenuhi sejumlah kriteria ketat. Syarat utama adalah menjadi warga asli Gaza, berusia antara 18 hingga 35 tahun, dan tidak memiliki catatan kriminal. Selain itu, kesehatan fisik yang prima dan integritas yang tinggi menjadi prasyarat mutlak untuk dapat bertugas di lapangan. Para petugas yang terpilih kelak akan bekerja sama dengan Pasukan Stabilisasi Internasional dalam menjaga stabilitas internal di Gaza.
NCAG menyatakan bahwa mereka mencari individu yang memiliki profesionalisme, integritas, dan rasa tanggung jawab publik yang kuat. “Untuk berada di garis depan dalam melindungi keluarga, menjaga martabat manusia, dan membantu membentuk masa depan yang lebih aman bagi generasi mendatang,” demikian pernyataan NCAG yang menggarisbawahi pentingnya peran pasukan ini.
Rencana pembentukan pasukan ini diumumkan secara resmi dalam pertemuan perdana Board of Peace (BoP) yang diselenggarakan di Washington. Setelah proses seleksi dan pelatihan awal, para petugas baru ini rencananya akan menjalani pelatihan intensif lebih lanjut di Mesir, sebuah negara yang memiliki peran strategis dalam dinamika regional.
Dewan Perdamaian Tuntut Pelucutan Senjata Faksi Bersenjata Palestina
Pasukan polisi di bawah naungan NCAG akan memegang peran yang sangat krusial dan menjadi otoritas tunggal yang diizinkan membawa senjata api secara legal di ruang publik. Hal ini sejalan dengan tuntutan Dewan Perdamaian (BoP) yang menekankan perlunya demiliterisasi Gaza sebelum pencairan dana rekonstruksi senilai miliaran dolar Amerika Serikat. BoP berharap agar seluruh faksi militan Palestina dapat membubarkan diri dan menyerahkan seluruh senjata mereka kepada otoritas sipil yang baru.
“Pasukan keamanan Palestina di masa transisi inilah yang akan memastikan seluruh faksi di Gaza dibubarkan dan semua senjata berada di bawah kendali satu otoritas sipil,” tegas Mladenov, menekankan pentingnya konsolidasi kekuatan militer di bawah satu payung sipil.
Meskipun demikian, operasional badan transisi Palestina ini menghadapi beberapa hambatan signifikan. Saat ini, NCAG masih beroperasi dari Kairo dan belum dapat memulai kegiatannya di dalam wilayah Gaza. Izin keamanan untuk melintasi perbatasan yang dikontrol oleh Israel masih menjadi kendala utama yang harus diatasi sebelum mereka dapat beraktivitas secara penuh di lapangan.
Nasib 10 Ribu Polisi Era Hamas Masih Menggantung
Pembentukan pasukan polisi transisi ini menimbulkan dilema terkait nasib para aparat keamanan yang sebelumnya bertugas di bawah rezim Hamas. Otoritas Hamas secara konsisten mendesak agar 10 ribu petugas polisi mereka diintegrasikan ke dalam struktur kepolisian yang baru. Hamas diketahui masih memegang kendali atas sekitar 49 persen wilayah Jalur Gaza, sehingga peran aparat mereka sebelumnya menjadi pertimbangan penting.
Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan keyakinannya bahwa komite transisi akan beroperasi dengan memanfaatkan personel yang berkualifikasi dan tidak akan mengabaikan hak siapa pun yang telah bekerja pada periode sebelumnya. Pernyataan ini mencerminkan upaya Hamas untuk memastikan bahwa para anggotanya tidak terpinggirkan dalam struktur keamanan baru.
Namun, pemerintah Israel memiliki pandangan yang berbeda. Negara tersebut menolak keras keterlibatan anggota Hamas dalam masa depan Gaza, bahkan melabeli seluruh elemen pemerintahan Hamas sebagai bagian dari organisasi teroris. Sikap tegas ini juga diamini oleh Mesir dan Uni Eropa yang menyatakan penolakan mereka untuk melatih individu yang terafiliasi dengan faksi tersebut.
Hingga saat ini, NCAG belum mengeluarkan keputusan resmi terkait integrasi polisi era Hamas dalam proses rekrutmen baru. Dalam siaran persnya, dewan teknokrat tersebut hanya menyampaikan apresiasi atas dedikasi para petugas lama yang tetap melayani warga di tengah kondisi yang sangat sulit dan penuh gempuran bom. Keputusan akhir mengenai nasib mereka masih menjadi topik yang sangat sensitif dan memerlukan pertimbangan matang dari berbagai pihak yang terlibat.
